Indeks Pimpinan Kpk

Johanis Tanak merupakan mantan jaksa yang diusulkan Jokowi menjadi capim KPK. Nama Johanis akhirnya terpilih di DPR. Kini ia akan dilantik di Istana Negara.

KPK meminta penambahan anggaran senilai Rp260 miliar untuk menggaji pegawai yang telah beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bambang Widjojanto membantah masih mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan keamanan dari KPK, meski tak lagi menjabat.

Dugaan Lili Pintauli melalui ajudannya aktif meminta akomodasi-tiket MotoGP harusnya terungkap dalam sidang etik. Namun persidangan tak bisa dilanjutkan.

KPK menjelaskan, tugas Dewas ialah memproses kasus pelanggaran etik yang dilakukan insan KPK, baik pegawai maupun pimpinan.

Proses hukum terhadap Lili Pintauli harus tetap berlanjut meski yang bersangkutan telah undur diri dari KPK.

Presiden Jokowi tengah memproses nama pengganti Lili Pintauli sebagai Wakil Ketua KPK.

Presiden Jokowi akan menyerahkan ke DPR lima nama calon pimpinan KPK periode 2019-2023 yang tak terpilih untuk menggantikan Lili Pintauli.

Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres pemberhentian Lili Pintauli sebagai Wakil Ketua KPK.

Lili Pintauli akhirnya menghadiri sidang etik KPK setelah sebelumnya mangkir dengan alasan ikut acara G20 di Bali.

Jubir KPK menjelaskan bahwa agenda Lili Pintauli ke G20 di Bali telah direncanakan sejak awal 2022.

Pimpinan KPK Nurul Gufron menyebutkan Tjahjo Kumolo selama ini berjasa kepada KPK khususnya dalam proses transisi pegawai KPK menjadi ASN.

Berdasarkan keterangan KPK, Lili Pintauli disebut belum mengonfirmasi kabar pengunduran dirinya.

Hasil survei Kompas adalah bukti publik kecewa dengan kinerja KPK saat ini, bagaimana nasib pemberantasan korupsi?

KPK memilih lokasi raker di Yogyakarta salah satu alasannya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi melalui pariwisata.

Sekjen KPK Cahya H Harefa mengatakan agenda raker yakni harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi KPK.

Perkara Lili Pintauli Siregar hampir sama dengan eks Ketua KPK Abraham Samad saat jadi tersangka di Bareskrim, tapi Lili beruntung karena ada Firli Bahuri.

Lili Pintauli Siregar dinyatakan terbukti melanggar etik oleh Dewas KPK. Namun, sanksi lembek dinilai akan memberikan efek buruk ke depan.

Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK.

Lili diduga melakukan pelanggaran etik terkait penanganan penyidikan kasus Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.