Indeks Pilpres 2019

Tepatkah langkah pemerintah menahan laju harga minyak di tahun politik? Apa risikonya?

Roy Suryo dan Rachland Nashidik dinilai hendak menghalangi munculnya nama capres dan cawapres di Demokrat selain AHY.

Capres dan cawapres bisa menerima maksimal Rp25 miliar sumbangan dana kampanye dari parpol.

KPU menyebutkan gambar tokoh yang bisa dipasang di materi kampanye hanya mereka dengan status pengurus parpol.

"Buktinya di Indonesia ini ada perempuan yang sukses. Di eksekutif ada Ibu Megawati,” kata SBY.

Di acara Mata Najwa, Muhaimin Iskandar mengklaim jika Jokowi tak memilih dirinya sebagai cawapres, elektabilitas bekas Gubernur DKI Jakarta itu bisa anjlok. Berdasarkan simulasi pemilihan yang dilakukan beberapa lembaga survei, omongannya tidak terbukti.

Jokowi dilarang menggunakan fasilitas negara saat berkampanye di Pilpres 2019 nanti. 

Pasangan Prabowo-Anies dinilai selalu menjadi yang terkuat untuk menghadapi Joko Widodo. 

Menurut Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, Prabowo bisa menjadi calon presiden di pilpres 2019.

"Saya optimistis yang akan dipilih oleh Pak Jokowi adalah saya," kata Cak Imin.

Selain Mahfud MD dan As'ad Ali, Din Syamsudin dan TGB Abdul Majdi juga layak menjadi cawapres Jokowi. 

Komisioner KPU menyatakan, draf PKPU tentang kampanye pemilu masih dalam pembahasan.

Warga yang belum punya e-KTP tetap boleh mencoblos saat Pilkada dan Pemilu.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyatakan bahwa Puan Maharani masuk dalam daftar untuk menjadi cawapres mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. 

JK memberikan saran dan pandangan-pandangannya dalam menghadapi tahun politik 2019.

"Ya tidak perlu ada dikotomi dari parpol atau non parpol," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Gerindra dan PKS masih membuka komunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi di Pilpres 2019 nanti.

Selama dua dekade pasca-reformasi telah terjadi perluasan predikat pada Prabowo: Dari sebatas figur militer pada masa lalu ke tokoh nasional.

Jokowi butuh figur agamis yang mampu mengurangi ujaran kebencian bernuansa SARA. Sebab, lawan-lawan politik masih melabeli Jokowi dengan "anti-Islam, prokomunis.”

"Pencarian cawapres merupakan domain partai dan bagian pekerjaan politik praktis," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.