PDIP: Cawapres Jokowi Tak Harus dari Parpol

"Ya tidak perlu ada dikotomi dari parpol atau non parpol," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

Hasto menyatakan cawapres Jokowi bisa dari kalangan apapun asalkan siap mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Yang penting bergerak ke bawah untuk rakyat dan bisa bekerja sama dengan baik sama pak Jokowi," kata Hasto.

Menurut Hasto, parpol yang berkeinginan mengajukan kadernya sebagai cawapres Jokowi juga harus memenuhi kriteria tersebut.

Meskipun, dikatakan Hasto, PDIP menilai lebih baik cawapres dari unsur parpol melalui kaderisasi internal partai. "Mengingat ada kekuatan kolektif yang juga jadi kekuatan riil mereka yang mendampingi Pak Jokowi ," kata dia.

Sampai saat ini Jokowi sudah mendapatkan dukungan lima parpol, yakni PDIP, Hanura, Golkar, Nasdem, dan PPP. Namun, baru Hanura yang telah mendeklarasikan Wiranto sebagai calon wakil presiden Jokowi.

Sementara, partai lainnya masih sebatas menentukan kriteria sosok cawapres pendamping Jokowi. Golkar, misalnya, menyatakan pendamping Jokowi mesti berasal dari golongan santri dan menguasai ekonomi.

Belakangan, Jokowi menyatakan tengah menyiapkan tim internal untuk menjaring cawapres pendampingnya. Terlibat di dalam tim itu adalah Mensesneg, Pratikno.

Adapun tahapan Pilpres akan dimulai pada Agustus tahun ini sesuai jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang ditentukan sebesar 20 persen suara pemilu.