Indeks Perpajakan

Penurunan PPh badan berpotensi mengurangi kapasitas pemerintah dalam membiayai program-program kesejahteraan sosial.

RUU Konsultan Pajak ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2019, tetapi tidak kunjung disahkan hingga kini.

Maftuchan menyerukan agar pajak kekayaan dimasukkan dalam Konvensi Pajak PBB untuk mengatasi tantangan tersebut.

Indonesia dinilai kurang berani menetapkan target rasio pajak yang lebih tinggi pada RPJP 2045.

Ekonom Indef Tauhid sebut, pengadilan pajak mungkin akan lebih independen, tapi proses hukum akan lebih birokratis.

Ketentuan pajak baru ini memang menjadi upaya pemerintah untuk memperluas basis pajak.

Ketua DPP Apkasindo, Gulat Manurung sebut pernyataan Luhut justru jadi momentum pemerintah melakukan sensus keseluruhan.

Penetapan tersangka pidana perpajakan dapat dilakukan tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi bila telah dipanggil 2 kali tidak hadir.

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pada 2022 diberikan secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem.

Administrasi perpajakan saat ini menghadapi situasi yang sangat menantang di tengah lonjakan harga komoditas internasional.

Salah satu keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan kebijakan transparansi perpajakan adalah mempersempit peluang penghindaran pajak antarnegara.

Dalam rangkaian G20, sebanyak 11 negara sepakat dalam Deklarasi Bali untuk bersama-sama melakukan transparansi pajak.

Wajib Pajak yang sudah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai 37.453 orang hingga per 17 April 2022.

Per 15 Maret, Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai 23.031.

Keringanan pembebasan PPh final di bawah Rp500 juta semestinya bisa mendorong sektor informal UMKM untuk masuk dalam sistem pajak.

The PRAKARSA menilai pajak karbon dalam UU HPP sebagai langkah maju, tapi tarifnya masih terlalu rendah dan subjeknya adalah konsumen.

RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) atau RUU KUP akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Kamis (7/10/2021).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengklaim sampai saat ini DPR belum menerima draf RUU KUP yang menuai protes dari publik.

Ketua Panja Penerimaan Komisi XI DPR Fathan meminta pemerintah untuk menemukan sumber pemasukan baru salah satunya dari cukai.