Indeks Perpajakan

Administrasi perpajakan saat ini menghadapi situasi yang sangat menantang di tengah lonjakan harga komoditas internasional.

Salah satu keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan kebijakan transparansi perpajakan adalah mempersempit peluang penghindaran pajak antarnegara.

Dalam rangkaian G20, sebanyak 11 negara sepakat dalam Deklarasi Bali untuk bersama-sama melakukan transparansi pajak.

Wajib Pajak yang sudah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai 37.453 orang hingga per 17 April 2022.

Per 15 Maret, Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai 23.031.

Keringanan pembebasan PPh final di bawah Rp500 juta semestinya bisa mendorong sektor informal UMKM untuk masuk dalam sistem pajak.

The PRAKARSA menilai pajak karbon dalam UU HPP sebagai langkah maju, tapi tarifnya masih terlalu rendah dan subjeknya adalah konsumen.

RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) atau RUU KUP akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Kamis (7/10/2021).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengklaim sampai saat ini DPR belum menerima draf RUU KUP yang menuai protes dari publik.

Ketua Panja Penerimaan Komisi XI DPR Fathan meminta pemerintah untuk menemukan sumber pemasukan baru salah satunya dari cukai.

Jokowi perlu melihat pajak kekayaan sebagai langkah konkret sebagai sumber pendapatan negara untuk pembiyaan pemulihan pandemi.

Sepuluh perusahaan itu akan mulai memungut PPN mulai 1 Desember 2020 sebagaimana ketentuan dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

The PRAKARSA menilai penurunan tarif PPh Badan dengan alasan untuk menarik investasi masuk ke RI dinilai tidak tepat.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan sejumlah perubahan baru dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja, termasuk subjek pajak.

Pemerintah kembali memperluas sektor usaha yang mendapat keringanan pajak selama pandemi Corona atau COVID-19.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo resmi diangkat sebagai staf khusus di lingkup Kementerian Keuangan.

Direktorat Jendral Pajak telah mengembangkan berbagai aplikasi administrasi perpajakan baik bagi Wajib Pajak maupun bagi pegawai pajak.

Faisal Basri mengatakan penurunan pajak tidak otomatis mengundang investasi masuk. 

Dirut PLN Zulkifli Zaini mengatakan nantinya data-data ini tetap berada di PLN, tapi DJP bisa tinggal mengakses data itu secara terkini atau real time.

Langkah ini dinilai akan mengurangi pertentangan kebijakan pusat dan daerah di bidang perpajakan, sehingga insentif pajak bisa terealisasi.