Indeks Perpajakan

Seluruh kewenangan perpajakan tetap berada pada DJP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purbaya menekankan Babinsa dan Bhabinkamtibmas tak dilibatkan dalam pemungutan atau pemeriksaan pajak.

DJP libatkan Babinsa dan Bhabinkamtibnas dalam pembangunan jejaring informasi perpajakan. Mengapa menuai polemik?

Surat Edaran DJP Nomor SE-8/PJ/2026 menekankan pentingnya pengawasan wilayah melalui kegiatan pengumpulan data ekonomi.

Purbaya menganalogikan kebijakannya bidang perpajakan dengan ungkapan menjaga sumber penghasilan tanpa harus mematikan sumbernya.

Luhut juga menyebut integrasi data melalui govtech sudah mulai berlaku sejak 1 Juni 2026.

Pemerintah berharap insentif pajak itu dapat memperkuat ekosistem industri kreatif nasional.

Purbaya juga menegaskan kembali tidak akan ada pengejaran atau audit lanjutan terhadap peserta Tax Amnesty Jilid II.

Mayoritas aktivasi akun coretax berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan jumlah mencapai 8.982.299.

Anang sebut pencabutan status cegah ini dikarenakan Victor Hartono telah kooperatif selama masa penyidikan.

Para pemohon meminta MK membatalkan aturan terkait pajak atas hak pensiun dan pesangon pekerja, baik di sektor swasta maupun pemerintahan.

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu akan lakukan sosialisasi masif terkait pengguna Coretax untuk pelaporan SPT.

Rosul dan Maksum, dua pegawai swasta, mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang yang mengenakan pajak atas pensiun, pesangon, sampai dana jaminan hari tua.

Intensifikasi pajak hingga peninjauan ulang tax expenditure bisa jadi strategi tingkatkan pendapatan tanpa perlu kerek tarif.

Yayat, tukang las di Cirebon harus bayar PBB-P2 sebesar Rp2,3 juta, padahal penghasilannya hanya Rp120 ribu per hari.

Perdagangan eceran jadi salah satu sektor yang menjadi sasaran utama pengawasan shadow economy berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026.

Srimul mengeklaim, pemeriksaan pajak akan lebih cepat dari 12 bulan jadi 6 bulan dan untuk pemeriksaan wajib pajak bersifat grup dari 2 tahun jadi 10 bulan.

Ombudsman menyebut Indonesia belum bisa menerapkan Coretax karena masih ditemukan sejumlah kendala dalam penerapan sistem tersebut.

Luhut mengaku sudah meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit sistem Coretax agar rasio pajak Indonesia tidak berkutat di angka 10 persen.

Potensi malaadministrasi bisa terjadi apabila para pengguna tidak mendapatkan pelayanan yang baik, misalnya tidak dapat mengakses Coretax.