Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meyakini penerapan government technology (govtech) dapat mendongkrak rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia dari sekitar 9 persen menjadi 12 hingga 13 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Peningkatan tax ratio tersebut dimungkinkan karena integrasi data lintas kementerian dan lembaga akan membuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berjalan lebih efektif. Seluruh sistem akan terhubung dengan national single window (NSW) yang terdapat di Kementerian Keuangan. Dus, integrasi tersebut diharapkan dapat memperluas basis pajak, terutama dari sektor UMKM.
Luhut menyebut terdapat sekitar 64 juta UMKM di Indonesia yang berpotensi terlibat lebih aktif dalam sistem perpajakan melalui skema tarif pajak final sebesar 0,5 persen.
"Dengan govtech masuk, maka UMKM yang 64 juta itu kami akan gerakkan supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak," kata Luhut usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).
Luhut juga menyebut integrasi data melalui govtech sudah mulai berlaku sejak 1 Juni 2026. Sampai saat ini, sekitar 80 persen govtech telah terkoneksi dengan delapan kementerian/lembaga (K/L).
Penyatuan data lintas instansi ini pun menjadi peristiwa penting dalam reformasi birokrasi karena seluruh data kini berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami, karena datanya menjadi satu berbasis AI," ujarnya.
Data yang telah terkoneksi itu selanjutnya akan dibersihkan dan diverifikasi menggunakan teknologi AI. Salah satu contoh pemanfaatannya ialah penggunaan fitur pengenalan wajah (face recognition) untuk menjawab sanggahan masyarakat dalam waktu singkat.
"Semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin, kami beri contoh di DPR, waktu kami dipanggil, bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggahan dalam satu menit," jelas Luhut.
Dengan kecanggihannya ini, govtech akan menjadi salah satu instrumen penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Pasalnya, dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih akurat untuk menyusun kebijakan sekaligus memperkuat pengawasan.
"Karena, semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ," kata dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
