Indeks Penyelesaian Kasus Ham Berat
Evaluasi Penyelesaian HAM Berat di Ujung Pemerintahan Jokowi
Alih-alih memperbaiki mandat pembentukan Tim PPHAM, pemerintah justru belum memperpanjang masa kerja tim tersebut.
LPSK Harap Masa Kerja Tim PP HAM Berat Non-Yudisial Diperpanjang
LPSK terus memberikan dukungan dalam penanganan terhadap korban pelanggaran HAM berat.
PR Menkopolhukam Baru: Kasus BLBI, HAM Berat, hingga UU MK
Menurut Mahfud, menteri penggantinya harus menyelesaikan kasus BLBI, pelanggaran HAM berat, dan UU MK.
17 Tahun Aksi Kamisan dan Solidaritas Warga Bongkar Impunitas
Genap 17 tahun dan 802 aksi dilakoni, solidaritas warga sipil tuntut keadilan negara atas impunitas dan pelanggaran HAM berat belum berhenti.
Catatan Kontras soal Penanganan Kasus HAM Pemerintahan Jokowi
KSP sebut pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara komprehensif, menggabungkan penyelesaian yudisial dan nonyudisial.
Kubu Prabowo-Gibran Klarifikasi soal Penyelesaian Kasus HAM
Partai Demokrat menyatakan Prabowo-Gibran tinggal melanjutkan program penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang sudah berjalan oleh pemerintahan sebelumnya.
Eksil 65 Butuh Pengungkapan Kebenaran, Bukan Sekadar Urusan Visa
Pengungkapan kebenaran adalah hal yang paling utama bagi para eksil yang kini tinggal di luar negeri.
Kontroversi Penghancuran Rumoh Geudong & Potensi Konflik Sosial
Direktur PASKA Aceh, Farida Haryani sebut penghancuran sisa-sisa fisik Rumoh Geudong adalah pembodohan pada publik.
Jokowi Nilai Wajar Indonesia Punya Sejarah Pelanggaran HAM
Jokowi menilai Indonesia adalah negara besar sehingga wajar memiliki sejarah pelanggaran HAM.
Mahfud MD Beberkan Isi Pertemuan Jokowi & Komnas soal HAM Berat
Mahfud memastikan Komnas HAM bersama pemerintah akan berupaya menyelesaikan masalah HAM berat.
Jokowi soal Kasus HAM Berat: Keluarkan Inpres, Bentuk Satgas
Presiden Jokowi menugaskan 17 kementerian/lembaga untuk menangani korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam jalur non-yudisial.
DPR: Penyelesaian Kasus HAM Berat Masuk APBN Biar Realistis
Janji pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat harus terus ditagih dan diawasi. Korban pun mesti proaktif agar mendapatkan hak-haknya.
Korban Pelanggaran HAM Versi Mahfud: ASN hingga TNI-Polri
Mahfud mengatakan korban pelanggaran HAM akan mendapatkan bantuan beasiswa, jaminan kesehatan hingga rehabilitasi medis secara khusus.
Soal Pelanggaran HAM Berat, Pemerintah Fokus Non-Yudisial Dulu
Menurut Yasonna upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara yudisial masih banyak tantangannya.
Agar Pengakuan Kasus HAM Berat oleh Jokowi Tak Sekadar Retorika
Pengakuan resmi ini semestinya hanya semata-mata ditempatkan sebagai proses awal dari suatu rangkaian penyelesaian yang menyeluruh.
Mahfud MD: Penyelesaian Kasus HAM Berat secara Yuridis Tetap Ada
Pemerintah tidak akan mengambil langkah strategis dalam upaya penyelesaian HAM berat secara yuridis.
Jokowi Sampaikan Pengakuan & Penyesalan soal Kasus HAM Berat
Jokowi selaku Kepala Negara menyatakan pelanggaran HAM berat memang terjadi dan sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut.
Temui Kiai se-Jatim, Mahfud Upayakan Penyelesaian HAM Berat 65
Mahfud MD menegaskan bahwa tim telah bekerja untuk menyusun rekomendasi pemulihan hak-hak korban.
Mahfud: Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat Tidak Dihapus
Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan menghapus proses yudisial dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Makarim Wibisono Pimpin Tim Non-Yudisial Kasus HAM Berat
Terdapat 9 anggota Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat, salah satunya adalah purnawirawan TNI Kiki Syahnakri.