Indeks pemprov dki jakarta

Yurianto mengatakan pergantian direksi itu terkait dengan penilaian Pemprov terhadap Jakarta Tourisindo yang mengalami penurunan kinerja.

Proyek pembangunan rusun multiyears (tahun jamak) di Jakarta dipastikan tak selesai hingga akhir tahun 2017.

Pemprov DKI Jakarta melanjutkan proses pengurusan perizinan pemanfaatan pulau reklamasi yang sudah jadi, seperti Pulau C dan D.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sekitar 70 persen pemanfaatan pulau tersebut akan digunakan oleh pengembang untuk membangun tempat bisnis dan perniagaan.

DPRD belum mengetahui kajian tentang perluasan larangan sepeda motor di Jakarta.

Setelah jalur Transjakarta Koridor 13 diresmikan, bus baru bisa beroperasi dari pukul 05.00 hingga 19.00 WIB karena penerangan jalan belum rampung dikerjakan.

Menurut Saefullah, pembahasan Raperda tersebut akan berdampak positif bagi kesejahteraan nelayan di Pantai Utara Jakarta,

Kepala Dinas Bina Marga DKI mengatakan pihaknya butuh dana sekitar Rp3 triliun untuk memenuhi target Pemprov DKI dalam pembangunan trotoar sebelum Asian Games dimulai.

Maraknya penyalahgunaan trotoar di Jakarta lantaran lemahnya pengawasan dari pemerintah wilayah kota/kabupaten.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar-trotoar Jakarta masih bisa ditoleransi selama tidak menggangu pejalan kaki, terutama yang terdaftar sebagai binaan Dinas KUMKMP.

Menurut Sudirman, dampak dari perjanjian kerja sama pemanfaatan pulau D oleh pengembang akan berlangsung lama dan tidak bisa dibatalkan saat Gubernur baru menjabat.

Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBNKB Kota Administrasi Jakarta Barat mengatakan, sudah ada 4.918 kendaraan bermotor yang dibayarkan pajaknya hingga Senin, 31 Juli 2017.

Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menargetkan perolehan PKB pada tahun ini dapat mencapai Rp7,9 triliun, sementara untuk BBNKB sebesar Rp5 triliun.

Pemprov DKI dan PT Mitra Panca Persada (MPP) telah menyepakati sisa KLB untuk membangun trotoar atau Pedestarian serta ducting.

Djarot beralasan, pembahasan Raperda diperbolehkan lantaran Pemprov telah mendapat rekomendasi dari KPK.

Angka Rp71,7 triliun tersebut didapatkan setelah TAPD Pemprov DKI mengkaji ulang program yang diusulkan SKPD di APBD-P.

Draft APBD-P tersebut selesai Selasa malam ini, untuk diserahkan kepada DPRD Jumat, 28 Juli mendatang.

Awalnya Pemprov DKI menjanjikan untuk memberikan tempat baru di sekolah negeri terdekat. Namun, semuanya dibatalkan oleh Pemprov DKI tanpa ada alasan yang jelas.

Dari 32 program legislasi daerah yang disepakati antara DPRD dan Pemprov DKI, hanya ada ada empat raperda yang selesai dibahas dan diserahkan ke Kemendagri.

Adapun tunjangan fasilitas bagi anggota DPRD juga akan ditambah mulai dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas.