tirto.id -
Qlue, aplikasi aduan warga yang dikelola oleh Jakarta Smart City, menjadi sorotan lantaran banyak laporan warga yang
direspons lamban oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di tingkat kelurahan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif menduga hal itu karena belakangan aduan-aduan yang diterima semakin tidak objektif dan hanya mementingkan kuantitas.
Syarif mengatakan penghargaan khusus bagi warga yang paling banyak memberikan aduan menjadi problem di lapangan. Hal ini karena penghargaan hanya didasarkan pada kuantitas persoalan bukan kualitas persoalan. Apalagi pengguna Qlue bisa menggunakan biodata anonim yang sulit terlacak.
"Ini kan jadi masalah, kadang-kadang ada yang cuma sepele-sepele tapi diadukan setiap hari," ungkapnya kepada Tirto, Sabtu (2/9/2017).
Syarif mengakui sejak diluncurkan pada akhir 2015, aplikasi Qlue membuat perubahan yang signifikan bagi pola pengaduan warga Jakarta. Mereka yang biasa mengadukan permasalahan publik melalui akun Twitter dan Facebook, kini berubah ke medium yang lebih efektif yakni Qlue.
Ia mengatakan menyampaikan persoalan yang ada ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jakarta Smart City. Ia meminta dilakukannya perbaikan sistem dengan menampilkan identitas asli pemilik akun. Bagaimana pun, kata dia, indentitas user harus divalidasi sehingga aduan-aduan yang ada bersifat objektif dan lebih jelas.
"Atau jalan tengahnya gini, saat mendaftar dia itu harus jelas identitasnya. Perkara nanti dia akunnya anonim karena melindungi privasi warga, ya itu enggak apa-apa. Yang penting dia ketahuan dulu nih, warga mana , tinggal di mana," ujarnya.
Sayangnya, hingga saat ini masukkan yang ia lontarkan belum diakomodasi UPT Jakarta Smart City. "Padahal dua minggu lalu saya sudah sampaikan, tapi saya lihat belum ada perubahan," kata Syarif.
Selain soal perbaikan sistem, yang juga perlu diperhatikan menurut Syarif adalah kinerja pasukan Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) di tingkat kelurahan.
Menanggapi hal tersebut, CEO Qlue Rama Aditya mengatakan, sejak awal diluncurkan, user dalam aplikasi tersebut memang sengaja tidak menampilkan identitas asli pengadu. Hal itu agar para pengadu dapat leluasa mengirim aduan tanpa takut terpublikasi identitasnya.
"Zaman dulunya beberapa
user kita foto. Pakai nama asli dan foto asli. Ada yang sampai akhirnya dikejar-kejar PKL Liar dan rumahnya disamperin," ujarnya.
Untuk melihat sejauh apa validasi aduan, kata Rama, Qlue menyediakan keterangan tempat foto diambil menggunakan sistem GPS. "Jadi benar atau tidaknya laporan sudah secara otomatis terlihat di sana," katanya.
Semua kemungkinan-kemungkinan dan potensi manipulasi juga sudah kita bicarakan sejak awal aplikasi ini diusulkan. "Jadi sebenarnya ini baik untuk mendorong partisipasi warga membangun kota," ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Qlue tidak memberikan penilaian soal kinerja PPSSU dalam menangani aduan di lapangan. "Kita hanya memfasilitasi. Kinerja PPSU enggak bisa kita kontrol langsung, itu tugasnya Jakarta Smart City."
Ia juga mengakui bahwa intensitas aduan yang masuk mengalami penurunan. Namun ia menyatakan bahwa, penurunan tersebut bukan lantaran aplikasi tidak berjalan efektif, melainkan karena kondisi pasca Pilkada ketika Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi terpidana.
"Sejak Ahok masuk penjara memang ada penurunan laporan. Tapi saya liat
steady aja tuh, malah sudah naik lagi mendekati angka normal. Sebelum pilkada dulu. Jadi warga memang tadi mikirnya oh Qlue sudah enggak jalan sejak enggak ada Ahok jadi,
uninstall, tapi tiba-tiba mereka mau melapor," ungkapnya.
Meski Gubernur yang akan datang memiliki gagasan tersendiri dalam membangun gerakan dan partisipasi warga. Ia tetap optimisis Qlue bisa menjadi solusi bagi Jakarta untuk mengubah layanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.
"
In the end, kami independen. Sama Jakarta
contract PKS (Perjanjian Kerjasama) 10 tahun. setiap tahun di-review. Kita sudah ada di 10 kota lain dan 5 kota pengembang besar dan sudah di 2 negara Meksiko sama Malaysia," ujarnya.
"Tujuan awal kita, untuk membuat kota-kota di dunia lebih efektif dan efisien, so we can leverage quality of living. Other than that, terserah mau gubernurnya pakai atau enggak," katanya.
tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Jay Akbar
