Menuju konten utama

Luhut Undang Sejumlah Menteri Bahas Moratorium Reklamasi

Beberapa hal yang akan dibahas antara lain moratorium reklamasi, izin lingkungan yang terintegrasi dengan KLHS, rencana pembangunan tanggul laut raksasa (NCICD), serta aspek sosial reklamasi.

Luhut Undang Sejumlah Menteri Bahas Moratorium Reklamasi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (6/9/2017) mengundang sejumlah menteri dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, untuk membahas kelanjutan proyek reklamasi teluk Jakarta.

Pembahasan dimulai pukul 09.00 WIB dan dilakukan secara tertutup di ruang rapat lantai 2 gedung Kemenko Maritim Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan Tirto, sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil.

Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang juga diundang terlihat belum hadir.

Selain Djarot, Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuti Kusumawati serta Wahyu Hariyadi Wakil Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) juga terlihat hadir di Kemenko Maritim.

Mengenakan batik berlengan panjang, Djarot datang pukul 09.40 WIB setelah menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama tentang pengembangan integrasi sistem elektronik transportasi Jabodetabek di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat.

Beberapa hal yang akan dibahas antara lain moratorium reklamasi, izin lingkungan yang terintegrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), rencana pembangunan tanggul laut raksasa (NCICD), serta aspek sosial reklamasi.

Kementerian KLHK secara khusus juga akan melaporkan apa yang sudah mereka dan pengembang lakukan sejak moratorium diberlakukan Mei tahun lalu.

Baca juga artikel terkait REKLAMASI TELUK JAKARTA atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Politik
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto