Indeks pemprov dki jakarta

Sejumlah pimpinan DPRD DKI, terutama dari kalangan pendukung pemimpin baru ibu kota, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, meminta Pemprov DKI merevisi isi surat permohonan pembahasan Raperda Reklamasi.

Sandiaga juga meminta masyarakat memberikan laporan terkait banjir, baik melalui aplikasi Qlue maupun dinas terkait.

Anies juga memanggil sejumlah pihak penanggungjawab proyek tersebut termasuk enam kontraktor proyek itu.

Anies dan Sandi tiba di lokasi proyek underpass Kuningan-Mampang sekitar pukul 16.55 WIB.

Namun, Luhut menegaskan bahwa keputusan untuk mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta setelah pengembang memenuhi persyaratan dari pemerintah.

Trotoar itu ditargetkan selesai sebelum perhelatan Asian Games 2018.

Dalam pidatonya sebelum diarak mengendarai delman menuju Gedung Joang ‘45 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Djarot menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada berbagai pihak.

Rikwanto meminta gubernur baru menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan pihak TNI dan Polri untuk menjaga keamanan.

Djarot dan keluarganya akan meninggalkan rumah dinas gubernur pada Sabtu (14/10/2017).

Riza berharap Anies-Sandi bisa melanjutkan program-program baik di Pemprov DKI Jakarta.

Mengingat tingginya angka kepuasan tersebut, Djarot berpesan pegawai pemerintahan daerah untuk mempermudah segala macam perizinan.

DPRD DKI Jakarta merespons surat permintaan Pemprov DKI untuk melanjutkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

MRT harus terintegrasi dengan beragam transportasi publik lain seperti LRT, termasuk menerapkan jalan berbayar, agar macet Jakarta bisa berkurang.

Megaproyek MRT sudah digagas sejak 1986 dan terus direproduksi sebagai kampanye politik hingga digarap pada 2013.

Demi mempercepat target proyek mass rapid transit, Pemprov DKI Jakarta memaksa para pemilik lahan setuju dengan mekanisme konsinyasi.

Sekitar 210 tempat usaha mati suri dan bahkan tutup di sepanjang Jalan Raya Fatmawati akibat konstruksi angkutan cepat terpadu Jakarta Indonesia.

Polisi masih terus melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) untuk menghitung jumlah kerugian negara yang diakibatkan dari kasus ini.

Gaby mengatakan, hingga saat ini PT PJA masih melakukan kajian dan belum dapat memastikan kapan akan selesai.

Djarot sebelumnya menolak mengesahkan Raperda APBD-P karena ada beberapa mata anggaran yang diajukan dewan dianggap tak rasional.

Pemprov DKI Jakarta membutuhkan pegawai non-PNS untuk mengisi sejumlah lowongan di berbagai satuan kerja.