Indeks pemprov dki jakarta

Djarot sebelumnya menolak mengesahkan Raperda APBD-P karena ada beberapa mata anggaran yang diajukan dewan dianggap tak rasional.

Pemprov DKI Jakarta membutuhkan pegawai non-PNS untuk mengisi sejumlah lowongan di berbagai satuan kerja.

Djarot mengungkapkan, setelah adanya keterlibatan KPK dalam intensifikasi penerimaan PBB-P2, penerimaan pajak Pemprov DKI bertambah Rp40 miliar dalam waktu hanya dua jam.

Perjanjian kerjasama itu dilakukan setelah BPRD dan KPK sepakat mengintegrasikan data atau informasi tentang PKB dan PBB-P2.

Pemprov DKI Jakarta segera memanfaatkan lahan hasil kontribusi proyek reklamasi Ancol untuk kebutuhan Asian Games 2018, rumah singgah dan kantor pejabat pemerintahan Kepulauan Seribu.

Pemerintah provinsi dan pusat kurang cakap mengatur imbas dari proyek-proyek infrastruktur transportasi di Jakarta. Bikin banyak penyempitan jalan.

Slogan pemerintahan Jokowi lewat “kerja, kerja, kerja” melupakan satu hal: prosedur rekayasa lalu lintas yang baik. Imbasnya, macet di Jakarta tambah parah.

Djarot mengatakan penambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun sangat berpotensi untuk disalahgunakan.

Menurut Tuty, kenaikan tunjangan itu telah masuk saat pembahasan APBD-P pada 13 Juli lalu, yakni sebesar Rp8,4 miliar.

Kepala Dinas Pehubungan DKI Jakarta menyatakan, rekayasa lalu lintas akan dilakukan di beberapa titik dan disesuaikan dengan tahap pembangunan Simpanan Susun Antasari.

Angka NJOP itu masih jauh dari apa yang pernah diasumsikan Ahok saat menjabat Gubernur yakni Rp10-20 juta per meter persegi.

Pemprov DKI Jakarta dilaporkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terkait dugaan maladministrasi dalam pemberian sertifikat HPL & HGB Pulau C dan D Reklamasi Teluk Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta mengakui bahwa infrastruktur dan transportasi publik di Jakarta belum memadai.

Menurut Djarot, pelarangan penuh sepeda motor seperti yang ada di Jalan Merdeka Barat hingga Bundaran HI tidak bisa serta merta diterapkan.

Diusulkannya pencabutan moratorium itu dilakukan setelah pada 19 Juni lalu Mahkamah Agung memenangkan PT MWS dalam gugatan kasasi para nelayan terkait Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G.

Pembahasan tersebut tinggal menunggu masuknya surat dari Pemprov DKI yang melampirkan keputusan Kementerian LHK bahwa moratorium Pulau C dan D telah dicabut.

Beberapa hal yang akan dibahas antara lain moratorium reklamasi, izin lingkungan yang terintegrasi dengan KLHS, rencana pembangunan tanggul laut raksasa (NCICD), serta aspek sosial reklamasi.

Menurut Djarot, pemberian sanksi tersebut penting dilakukan untuk mendidik masyarakat agar tertib.

Pihak Qlue mengklaim memiliki sistem yang dapat memvalidasi laporan warga.

Pemprov DKI Jakarta bersama Dirlantas Polda Metro Jaya akan aktif menggelar razia di sejumlah titik jalan ibu kota untuk memeriksa status bayar pajak kendaraan bermotor, mulai 1 September-31 Desember 2017.