tirto.id -
"Jadi kita lagi bangun satu-satu. Kita sekarang lagi kumpulkan masalah-masalahnya. Nanti begitu sudah siap kita akan kabarkan pada kelurahan dan kecamatan. Baru dilaksanakan," ungkap Anies usai memimpin upacara di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
Ia mengungkapkan, aduan yang disampaikan warga sangat bervariasi dan membutuhkan penanganan cepat dari SKPD terkait. Karena itulah, Anies tak ingin penyelesaian masalah tersebut molor lantaran harus mengantre di Balai Kota.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga berpendapat bahwa warga tak seharusnya sampai datang ke Balai Kota. Sebab, ia merasa kasihan dengan kondisi beberapa warga yang tempat tinggalnya jauh dari Balai Kota tersebut.
Bahkan, kata dia, Pemprov juga akan menggandeng sektor lain di luar Pemprov DKI guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan warga.
"Sebagian kita bisa kerja sama dengan lembaga lain," ujarnya. "Sebagian adalah masalah pemerintahan, sebagian bukan masalah pemerintahan. Misalnya, mau minta bantuan modal usaha. Minta kemudahan untuk bayar BPJS yang selisih. Jadi itu sebagian yang terkait langsung dengan pemerintah," tambah dia.
Seperti diketahui, ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta, Pendopo Balai Kota kerap dipadati oleh warga yang melakukan pengaduan langsung.
Bahkan ketika Jokowi menjadi Presiden dan Ahok menjabat Gubernur, hal itu terus dilakukan sampai pengganti mereka, Djarot Saiful Hidayat, dilantik sebagai Gubernur Jakarta. Setelahnya, aduan langsung warga tersebut mulai diubah dengan sistem cluster.
Setiap pagi, Pemprov menyiapkan lima meja aduan yang ditangani langsung oleh pejabat masing-masing Dinas. Dengan sistem tersebut, pelayanan warga di Balai Kota memang terlihat lebih tertib. Sejak pukul 07.30 WIB, warga yang datang ke Balai Kota untuk mengeluhkan persoalan langsung diarahkan ke meja-meja pelayanan yang ada di Pendopo Balai Kota tanpa harus mengantre.
“Kemarin kan Pak Ahok saking baiknya itu semuanya, habis ngomong kesehatan, pendidikan, sengketa tanah. Pusing ini. Oleh sebab itu, kita jadikan kelompok-kelompok seperti itu. Artinya saya cek tertib, bagus, fokus," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta pada Mei lalu.
Djarot juga mengatakan, pelayanan tersebut akan terus dilayani dengan orang yang sama sehingga penanganan masalah akan lebih terfokus dan mudah dipertanggungjawabkan.
"Saya minta petugasnya itu tidak ganti-ganti. Dia mendapatkan surat perintah tugas dari SKPD-nya supaya kalau terjadi apa-apa enak pertanggungjawabannya. Siapa yang bertugas itu, namanya jelas gitu ya. Yang menghilangkan, macam-macam, dia enggak ngurusin, dia enggak tindaklanjutin, gampang," tambahnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
