tirto.id -
"Kita gak mau diadu-adu. Pemprov harus selaras dengan Pemerintah Pusat. Kita punya mandat dari rakyat yaitu menghentikan reklamasi. Pemerintah juga punya posisi. Mari kita duduk sama-sama. Dan kita hargai kewenangan masing-masing," ungkapnya di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2017).
Belakangan, Sandi juga merasa dirinya diadu dengan Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dalam perkara reklamasi. Padahal, sebut Sandi, dirinya sangat menghormati Luhut yang juga merupakan seniornya saat belajar di George Washington University, Amerika Serikat.
"Pak Luhut itu seorang pahlawan. Ya enggak usah kita terlalu digembor-gemborkan. Terlalu dipanas-panasin. Kita tetap dalam koridor masing-masing," katanya.
Ia juga menegaskan kembali posisi dirinya dan Anies Baswedan dalam menolak proyek 17 pulau buatan tersebut. Namun, ia meminta masyarakat bersabar dan menunggu langkah yang akan diambil oleh Pemprov.
"Posisi kita jelas, itu jangan, enggak perlu diragukan lagi, posisi kita jelas tapi kan sudah ada yang terbangun, itu yang akan kita selesaikan," ujarnya.
Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu juga ingin bahwa rencana menghentikan reklamasi tidak mengganggu iklim investasi di Jakarta. Lantaran itulah ia menyampaikan bahwa kajian untuk hal tersebut harus dilakukan secara komprehensif sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi investor.
"Jadi kita tidak usah terburu-buru, karena ini proyek sangat strategis seluruh mata memandang proyek ini, kita tidak akan tergesa-gesa mengambil (keputusan), kepastian investasi, saya minta investor bersabar karena keadilan mesti ditegakkan disini," tutur Sandi.
Di sisi lain, Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Muhammad Taufik menilai bahwa rencana Gubernur-Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta masih perlu didiskusikan.
Sebab, kata Taufik, menghentikan proyek 17 buatan itu bukan perkara mudah. Dalam hal Pulau C, D dan G, misalnya, hampir semua proses perizinan telah dimuluskan oleh pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.
"Ini problem sebenarnya, yang gampang itu kalau izinnya belum diterbitkan, kalau sekarang izinya sudah diterbitkan," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin (19/10/2017).
Apalagi, sebut mantan ketua tim pemenangan Anies-Sandi itu, Pemerintah Pusat sudah memberikan jaminan bahwa tiga pulau tersebut tidak memiliki masalah lingkungan lantaran syarat-syarat dicabutnya sanksi administratif (moratorium) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah dipenuhi oleh pengembang.
Dengan demikian, kata Taufik, tiga pulau yang sudah dibangun dapat diteruskan pembangunannya asalkan pengembang mau memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pemprov DKI Jakarta.
"Kan bisa saja, misalnya dengan pengubahan fungsi, tadinya fungsi hunian, jadi fungsi apa. Tadinya nelayan enggak terakomodir, misalkan, diakomodir dong nelayan di situ," tambahnya.
Hal tersebut, lanjut Taufik dapat didiskusikan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTTKS Pantura).
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
