tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno meminta masyarakat tidak terburu-buru menanggapi isu reklamasi pulau. "Sabar dulu, semua sabar," ujarnya saat dijumpai di Ruang TPUP Balai Kota Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Sandiaga menegaskan posisi Pemprov DKI terkait reklamasi pulau akan berpihak pada mandat masyarakat.
"Kita harapkan Pemprov menerjemahkan dengan pengalaman, dengan pengetahuannya, untuk membawa mandat rakyat," jelas Sandi.
Ia mengklarifikasi, mangkirnya ia dari undangan rapat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tidak benar.
"Saya yang justru meminta waktu Pak Luhut," kata Sandi. Ia menambahkan, dirinya menghormati Luhut lantaran seniornya. "Kebetulan satu sekolahan kita," imbuhnya.
Ia mengaku telah menemui Luhut sebelum dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Senin (16/10/2017). Inisiatif tersebut, lanjutnya, dilakukan berdasarkan saran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Sebelum dilantik dan sudah ditindaklanjuti, nanti ada rapat lanjutan," tuturnya.
Tepat di hari pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI lalu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) melakukan aksi unjuk rasa menagih janji kampanye Anies-Sandi. Sebagaimana janji kampanye keduanya, koalisi meminta mereka konsisten menolak reklamasi pantai utara Jakarta.
Sandi menegaskan, masyarakat Jakarta agar bersabar sehingga kebijakan yang sudah lama ditunggu ini bisa direalisasikan untuk memastikan warga Jakarta adil dan makmur.
"Kami sudah berikan pengarahan di pertemuan pertama, Selasa [17/10/2017] kemarin bahwa kita membawa mandat dari warga Jakarta," pungkas Sandi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan menegaskan penuhi janji tolak reklamasi dalam pidato politiknya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/10/2017) malam.
"Pengelolaan air, pengelolaan tanah, pengelolaan teluk tidak boleh untuk kepentingan perseorangan. Tidak boleh untuk satu korporasi. Tidak boleh untuk satu golongan. Tidak boleh untuk satu organisasi," kata Anies.
Karena, menurut Anies, air, tanah, dan teluk Jakarta adalah milik warga DKI Jakarta. Dengan begitu, pemanfaatannya tidak boleh untuk kepentingan sebagian pihak saja.
"Prinsip ini diwujudkan dalam ranah kemanusiaan. Tanpa ada yang terpinggirkan. Karena itu kita hadirkan Jakarta yang manusiawi dan beradab," tutur Anies.
Penulis: Diana Pramesti
Editor: Yuliana Ratnasari
