Indeks Pemerintah

Industri ban vulkanisir menjadi penyerap karet terbesar kedua setelah industri ban baru. Industri ban vulkanisir menyerap sekitar 90.000 ton karet per tahun, sedangkan ban baru sekitar 120.000 ton

Direktur Eksekutif Center of Indonesian Taxation, Yustinus Prastowo, menilai langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengenakan bea meterai dalam transaksi digital sudah tepat.

Direktur IESR mengatakan berdasarkan Pasal 6a Permen ESDM No. 41 Tahun 2017 memungkinkan Menteri ESDM untuk menentukan waktu pemberlakuan penyesuaian tarif listrik.

PKS akan istiqomah bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur apapun keputusan MK.

Haris Azhar menilai bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah untuk membatasi akses internet dan sosial media terlalu berlebihan.

Aidul Fitriciada Azhari menganggap, secara konstitusional, presiden merupakan orang pertama yang harus bertanggung kawab atas kematian ratusan petugas KPPS. 

Yustinus Prastowo berpendapat salah satu masalah perpajakan yang mesti dibereskan oleh presiden yang terpilih di Pilpres 2019 adalah kepatuhan wajib pajak sektor komoditas yang rendah. 

Sri Mulyani optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen bisa tercapai pada tahun ini meski BI memiliki proyeksi sedikit lebih rendah. 

x

Moeldoko mengatakan jangan sampai jaringan informasi didominasi kelompok tertentu yang pada akhirnya membuat peran pemerintah menjadi kecil.

Emerson menjelaskan kurangnya perhatian pemerintah terhadap LPSK terlihat mulai dari pembentukan hingga pelantikan yang tidak tepat waktu.

Faldo mengatakan jangan sampai pemerintah berfikir cuma mereka yang bisa selesaikan masalah pendidikan.

Akibat RUU Masyarakat Hukum Adat tidak kunjung disahkan, AMAN memperkirakan satu juta warga belum memiliki hak pilih di pemilu. Selain itu, banyak masyarakat adat kehilangan hak atas lahan.

"Kita menuju ke sana. Negara maju itu sudah di sana karena kan datanya sudah terintegrasi. Jadi terintegrasi datanya dari BPJS, dengan Kemendagri, NIK dan sebagainya," kata Irvan.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendukung penundaan pembahasan RKUHP karena masih memunculkan banyak masalah yang harus diatasi dibahas kembali.

Perhatikan bahwa metode survei yang menjadi dasar penentuan angka kemiskinan selama ini juga berubah-ubah.

Indonesia memiliki UU ITE
yang bisa digunakan
mengendalikan dunia maya.

Lucius menilai, semakin lama pembahasan RUU Terorisme digarap, maka semakin banyak juga pihak-pihak yang mengkampanyekan dirinya.

Dana Bantuan Sosial
dari pemerintah
untuk e-Lelang.

Menurut Juru Bicara Presiden Johan Budi, nama-nama kandidat pengganti Hakim MK Maria Farida, yang akan diusulkan oleh pemerintah, masih digodok.