tirto.id - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menolak tegas keputusan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Dia mengatakan pemerintah telah melangkahi wewenang DPR karena memutuskan lokasi ibu kota baru secara sepihak. Apalagi, undang-undang yang mengatur pemindahan ibu kota belum dibentuk.
"Ini saja dari Kementerian PU ataupun Kemendes belum pernah menginformasikan. Jadi, terus terang kami kaget begitu Pak Jokowi sudah memastikan bahwa pemindahan itu ada di Kalimantan dan Kalimantan sudah ditentukan lagi adalah Kalimantan Timur," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (22/8/2019).
Dia mengatakan DPR perlu memproses dan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum penetapan lokasi ibu kota baru dilakukan. Kajian itu terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan serta hal-hal strategis lainnya.
"Jadi ini terus terang kami atau DPR ini merasa dilompati," kata Bambang.
Menurut dia, pemerintah seolah-olah tidak menganggap peran DPR penting dalam pembahasan rencana pemindahan ibu kota.
"Jadi tidak dianggap oleh pemerintah. Jadi kita minta jangan gitu lah. Kita ini kan mitra. Jadi tentu kita sama. Membuat UU tadi dikatakan harus diubah UU-nya, begitu rumit sebenarnya yang harus dilakukan, juga ada kajian-kajian teknis," ujar Bambang.
Informasi soal penentuan lokasi ibu kota baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil. Namun, ia mengaku belum mengetahui titik pastinya.
"Iya, Kaltim benar tapi belum tahu lokasi spesifiknya, di mana ya belum," ujar Sofyan, pada hari ini.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Addi M Idhom
