Indeks Pemerintah

Draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme masih berada di Kementerian Pertahanan.

Pemerintah-DPR dianggap tengah berupaya memecah belah kelompok penentang RUU Cilaka dengan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan.

Sejumlah pihak meragukan data pemerintah pusat soal COVID-19, padahal akurasi sangat penting di situasi sekarang.

Moeldoko menegaskan kartu prakerja hanya menjamin orang dapat pelatihan, bukan pekerjaan.

Kepala BNPB meminta daerah memaksimalkan struktur hingga RT/RW untuk menangani Corona.

Pemerintah tidak menyebutkan rincian kapan dan berapa jumlah mahasiswa Indonesia yang akan dipulangkan dari Cina.

Dua WNI yang ditawan kelompok Abu Sayyaf selama 90 hari akhirnya dibebaskan, sementara satu WNI lagi masih mereka tahan.

Istana tak mungkin tidak intervensi pemilihan Caketum Golkar. Golkar terlalu besar untuk dibiarkan begitu saja.

Pemerintah memastikan akan memberikan insentif kepada para ASN yang dianggap berprestasi dengan boleh bekerja di rumah hingga mendapat libur.

Beberapa kali staf khusus Jokowi melontarkan pernyataan kontroversial. Bagi pengamat, lama-lama mereka hanya akan jadi 'pemanis istana': juru bicara yang membenarkan semua pernyataan presiden.

PDI-P mendominasi jajaran pimpinan AKD.

Isu terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masih menjadi masalah yang tak kunjung usai dalam periode pertama pemerintahan Jokowi.

Ketua DPR akan membahas rencana kenaikan iuran BPJS setelah alat kelengkapan dewan terbentuk.

#GejayanMemanggil, #BengawanMelawan, #SurabayaMenggugat, #SemarangBergerak, dan banyak lagi menunjukkan perlawanan dengan sehormat-hormatnya itu. Kami bersama mereka.

Badan Legislasi DPR dan pemerintah telah menyekapati tujuh hal yang akan dimasukkan dalam revisi UU KPK mulai keberadaan Dewan Pengawas hingga pelaksanaan penyadapan.

Menkumham Yasonna H Laoly menghadap Presiden Jokowi dan diminta mempelajari Revisi UU KPK sebelum pemerintah bersikap.

KPK memandang, ketimbang merevisi UU KPK, sebaiknya pemerintah dan DPR memperbaiki UU Tipikor.

Politikus Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai pemerintah mengabaikan DPR dalam proses penentuan lokasi ibu kota baru.

Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa DPR juga membuat sejumlah regulasi yang ada menjadi semakin tidak terkendali atau over regulation.

Walhi mendesak pemerintah mengkaji kembali daftar Proyek Strategis Nasional karena sebagian lokasinya berada di kawasan rawan bencana.