Indeks Pemerintah

Jokowi ingin Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi agar segera diselesaikan demi memberikan perlindungan dalam masalah data pribadi.

Ekonom senior Indef Aviliani memberikan sejumlah saran agar target ekonomi Indonesia tumbuh 4% sepanjang 2021 tercapai.

Jubir Kemenko Marves berdalih pemerintah tidak menghapus kematian sebagai parameter, tapi tidak digunakan dengan alasan ada masalah input data.

Civil Society Watch adalah sebuah anomali kelompok masyarakat. Bukannya mengawasi negara yang ngawur, mereka justru berpeluang menjaga negara dari kritik.

Luhut sebut pemerintah tengah melakukan kajian untuk mendorong produksi alat kesehatan dalam negeri agar tidak impor.

DPR menegaskan UU ITE penting untuk direvisi karena telah menimbulkan polemik hukum dan layak untuk dimasukkan dalam Prolegnas 2021.

Pertunjukan wayang dikemas tak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga ajang edukasi terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19.

Pemerintah diminta melakukan langkah tegas terhadap masyarakat yang tidak dapat menerapkan protokol kesehatan khususnya di libur akhir tahun 2020.

Kemenko Perekonomian mengakui pemerintah sudah membahas rancangan peraturan pelaksana UU Ciptaker jauh saat beleid masih dibahas di DPR RI.

Pemerintah sama sekali belum mengeluarkan aturan turunan dari UU Pesantren sejak disahkan DPR RI pada September 2019 lalu.

Penanganan Corona di Indonesia belum maksimal. Jika ada yang menyatakan sebaliknya, termasuk pemerintah, maka itu hanya ilusi.

Ojek Online sudah berbulan-bulan mengalami penurunan pendapatan. Dalam situasi itu mereka butuh bantuan, tapi tak kunjung datang.

Sebanyak 85 persen pengguna menyebut kartu prakerja meningkatkan kompetensi mereka. Kini banyak pula yang berwirausaha, hasil dari pelatihan kartu prakerja.

Jokowi membunyikan gong kampanye nasional protokol kesehatan. Bagi sebagian pihak ini sudah terlambat, tapi tetap harus dimaksimalisasi.

Sunda Wiwitan didiskriminasi negara, juga ormas. Mereka tak diperbolehkan punya makam sendiri.

Dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir mengungkap total besaran utang yang belum dibayar pemerintah kepada BUMN yaitu Rp113,48 triliun.

Menkopolhukam Mahfud MD berkata surat resmi sikap pemerintah yang meminta penundaan pembahasan RUU HIP akan diserahkan ke DPR pada Kamis, 16 Juli 2020.

MPR meminta pemerintah mengikuti rekomendasi KPK soal Kartu Prakerja.

Kuasa Hukum Para Penggugat Ade Wahyudin merespons hal tersebut. "Kami menghormati langkah hukum ini dan kami menunggu memori banding.

Jadwal pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 disepakati berlangsung pada 9 Desember tahun ini. Pemerintah, Komisi II DPR dan KPU sudah menyepakati hal ini.