Menuju konten utama

DPR Minta Pemerintah Tegas Terapkan Prokes Libur Nataru 2021

Pemerintah diminta melakukan langkah tegas terhadap masyarakat yang tidak dapat menerapkan protokol kesehatan khususnya di libur akhir tahun 2020.

DPR Minta Pemerintah Tegas Terapkan Prokes Libur Nataru 2021
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Sabtu (17/3/2018). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf.

tirto.id - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah melalui Satgas COVID-19 dapat melakukan langkah tegas terhadap masyarakat yang tidak dapat menerapkan protokol kesehatan khususnya di libur akhir tahun 2020.

"Libur panjang akhir tahun ini akan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan untuk mengunjungi destinasi wisata menjelang libur akhir tahun," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Hal itu dikatakan Azis terkait pemberitaan meningkatnya penjualan tiket liburan akhir tahun ke berbagai tujuan kota di seluruh Indonesia, khususnya Bali. Beberapa provinsi pun membuat regulasinya sendiri dalam memperketat protokol kesehatan seperti adanya wajib tes usap atau PCR 1 sampai 2 hari menjelang keberangkatan.

Dia meminta Pemerintah wajib mempersiapkan rencana strategis menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021, keamanan umum dan protokol kesehatan harus menjadi prioritas. Karena itu menurut dia perlu ada langkah-langkah konkrit dalam mengantisipasi lonjakan wisatawan domestik.

"Jika ada aturan yang tegas, masyarakat pasti akan mematuhinya," ujarnya.

Dia menilai yang terpenting adalah pemerintah daerah harus mampu menyosialisasikan, mengawasi dan menindak tegas hal-hal terkait protokol kesehatan.

Menurut dia, pemda harus aktif sehingga memberi kenyamanan bagi para wisatawan dan Pemda harus bertanggung jawab baik secara moril maupun tugasnya sebagai aparatur negara sehingga tidak terjadi peningkatan COVID-19 di daerah masing-masing, khususnya di libur akhir tahun.

Selain itu, Azis mendorong peran Kementerian Pariwisata untuk dapat bersinergi dan melakukan peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemda dalam membangun pariwisata di era COVID-19.

"Kementerian Pariwisata perlu lebih kreatif dan aktif dalam membuat regulasi bagi Pemda sehingga penerapan pada fasilitas umum agar dapat terimplementasi dengan sempurna," ucap dia.

Dia berharap peran aktif Kementerian Pariwisata dalam membuat prosedur standar operasional (SOP), regulasi dan pengawasan yang menjadi acuan wajib bagi para pelaku usaha pariwisata.

Langkah itu, menurut dia, adalah konsekuensi atas situasi yang ada saat ini, demi menjaga masyarakat tanpa terkecuali, sehingga penerapan protokol diperlukan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Dia berharap momentum libur akhir tahun dapat benar-benar di antisipasi oleh pemerintah sehingga tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Azis menilai dampak dari peningkatan COVID-19 akan berpengaruh langsung terhadap perlambatan pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat dan ketertiban umum.

"Saya mendesak agar pemerintah memiliki strategi yang matang dalam mengantisipasi situasi ini. DPR berharap pemerintah memiliki strategi yang matang sehingga tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menilai Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam menjaga protokol kesehatan sehingga roda ekonomi dapat terus berputar, dan menjadi bangsa yang disiplin, sehat jasmani dan rohani.

Baca juga artikel terkait NATARU 2020

tirto.id - Sosial budaya
Sumber: Antara
Editor: Maya Saputri