tirto.id - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengungkapkan beberapa strategi yang bisa dilakukan pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4 persen sepanjang tahun ini.
“Yang mesti dikejar dana-dana dari APBN dan APBD. Karena cara menggerakkan ekonomi dari situ. Masalahnya mereka gak punya fleksibilitas dan [serapan] sangat rendah, itu yang buat sulit kita tumbuh tinggi. Karena di negara manapun ketika kondisi ekonomi seperti ini, anggaran negara yang jadi pemicu utama. Menurut saya Perppu sudah benar, namun tataran implementasi tidak fleksibel,” kata dia kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).
Aviliani menjelaskan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat ini harus masuk ke masing-masing kementerian, baru kemudian nanti digunakan. Kondisi ini membuat penyerapan anggaran lambat sehingga kurang fleksibel.
Dalam kondisi pandemi, kata dia, mestinya pengeluaran anggaran harus ada fleksibilitas dan ini perlu dikoreksi untuk tahun depan.
“Anggaran 2021 ada pergerakan meski ada PEN dan tiba-tiba ada PPKM dan anggaran gak bisa langsung switch ke tempat mana yang perlu dibantu, harus sesuai anggaran awalnya. Kita gak punya fleksbilitas mengubah anggaran dalam waktu cepat itu hambat pemerintah belanja," terang dia.
Kemudian strategi lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2021 capai target adalah tunda anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan itu seharusnya bisa ditunda dan anggarannya bisa dialihkan untuk subsidi di sektor industri agar sektor usaha bisa memiliki daya tahan lebih kuat jelang masa pemulihan ekonomi.
“Yang dibutuhkan orang kayak Bali, sekarang jadi yang disubisidi orangnya, tapi bayarnya ke maskapai. Jadi orang naik pesawat ke Bali ke 10 destiansi itu disubsidi berapa persen. Kan orang berbondong-bondong ke sana karena kita ingin dapat pendapatan kan. Pariwisata ini bisa hidupi banyak sektor. Kalau mau demand side subsidinya itu bagus banget. Kita bisa cari daerah mana yang bergantung pada pariwisata dan dibantu," kata dia.
Selain itu, kata Aviliani, ada pula strategi lain yaitu memberi arah yang jelas dalam menyusun stimulus bagi swasta agar mau terlibat dalam proses pemulihan ekonomi.
Ia mencontohkan sektor perbankan. Ketika pemerintah ingin perbankan terlibat dalam percepatan penyaluran kredit, maka pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan sektor penyaluran kredit mana yang ingin disasar.
Tujuannya agar program penyaluran kredit yang dilakukan perbankan bisa sejalan dengan program strategis yang menjadi target dan sasaran pemerintah, kata Aviliani.
“Kalau perintah harap swasta masuk, pemerintah harus tahu apa concern sector-nya. Karena swasta kalau mau ditanya lagi, ya kita belum tahu pemerintah mau ke arah mana?" kata dia.
Swasta, kata dia, juga tak mungkin mengambil risiko dengan memasuki sektor industri yang sisi bisnisnya tak terukur. Dengan adanya kepastian dari pemerintah, sektor swasta bisa mengukur risiko yang bisa mereka tanggung dalam membantu pemerintah terkait upaya pemulihan ekonomi nasional.
Untuk itu, kata dia, butuh intervensi pemerintah untuk menetapkan sektor prioritas yang butuh keterlibatan swasta.
“Karena mereka demand side lagi rendah dan mereka berharap demand side dari pemerintah. Jadi pemerintah perlu kementerian teknis mengarahkan. Misal, KKP lagi butuh apa? Jadi kredit bisa diarahkan ke sana. […] Kalau sekarang kan gak jelas, jadi masing-masing bank tergantung mereka masing-masing melihat kacamata mana yang aman,” kata dia.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2021 berada dalam kisaran 5,5%-6% year on year (yoy). Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga mengatakan, besaran target pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat terealisasi pada periode Oktober-Desember 2021 agar pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan mencapai 4% di sepanjang tahun ini.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
