Indeks Pemerintah

Freeport akan menggugat pemerintah Indonesia jika belum juga mendapatkan keputusan negosiasi kontrak yang saat ini masih dalam perdebatan.

Ketua GNPF-MUI, Bachtiar Nasir, meminta umat muslim di Indonesia tidak memusuhi pemerintah.

Ketua Umum PSSI Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi dalam pengarahannya kepada para pengurus baru PSSI periode 2016-2020 meminta PSSI untuk dapat bersinergi dengan pemerintah, berkaca dari pengalaman negara lain seperti Afghanistan.

Pemerintah diminta untuk lebih tegas kepada Australia terkait dengan kasus penghinaan terhadap bangsa Indonesia yang dilakukan oleh militer Australia (Australian Defence Forces/ADF).

Bank Indonesia (BI) secara resmi telah melaporkan akun media sosial Facebook yang dianggap menyebar fitnah terkait kinerjanya dalam pencetakan uang baru yang disebutkan tidak dilakukan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) ke Polri.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mulai menitikberatkan pada reformasi dan revitalisasi hukum.

Kerugian yang diderita Indonesia mencapai Rp205 triliun diakibatkan oleh praktik korupsi dalam kurun waktu 2001-2015. Hal itu diungkapkan oleh spesialis sejarah modern Indonesia asal Inggris Peter Carey dalam suatu konferensi di Yogyakarta.

Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) mengatakan Indonesia menghadapi banyak tantangan saat ini, baik secara internal maupun eksternal. Ia mengajak masyarakat Indonesia menjadikan Indonesia bangsa yang kompetitif.

Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada tebusan yang dibayarkan terkait pembebasan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh Abu Sayyaf.

Pemerintah meminta PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menyeimbangkan fungsi bisnis dan pelayanan masyarakat