Jokowi Dorong MA Perkuat Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Mahkamah Agung (MA) memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di setiap lini pengadilan. Ia juga mengapresiasi kinerja MA yang telah mentransformasi sistem peradilan menjadi lebih modern.

"Transformasi ini menjadi tahapan penting dalam memberikan pelayanan peradilan yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan. Pelayanan peradilan yang lebih cepat dan lebih mudah, yang sederhana, berbiaya ringan, dan profesional serta memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan," kata Jokowi saat memberi sambutan di Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan MA 2021 secara daring dari Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Jokowi mengklaim semangat transformasi yang dilakukan MA sama dengan program transformatif yang tengah dirintis pemerintah. Misalnya saja pembangunan berbasis Indonesia-sentris, perluasan hilirisasi, digitalisasi UMKM, pelaksanaan ekonomi hijau, percepatan transisi energi terbarukan hingga memperkuat ekonomi biru.

"Transformasi juga kita lakukan di bidang hukum melalui reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa serta memberantas tindak pidana korupsi," tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, peran MA sangat penting dalam transformasi Indonesia. Ia menilai, lembaga yang kini dipimpin Muhammad Syarifuddin itu berfungsi sebagai landmark decision yang berguna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

"Peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencederai rasa keadilan," tutur Jokowi.

Jokowi memandang MA perlu mendorong penyelesaian perkara alternatif demi menekan biaya. Jokowi juga ingin agar penyelesaian perkara perdata diselesaikan dengan konsep mediasi. Sementara itu, pendekatan restorative justice diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana pidana.

Ia juga ingin proses dialog antara korban, pelaku dan pihak terkait menjadi poin utama agar penyelesaian perkara bisa profesional, transparan dan akuntabel demi meraih konsep penegakan hukum berkeadilan.

Jokowi berharap MA bisa terus melakukan upaya strategis dalam menyelesaikan hambatan hukum demi pembangunan ekonomi. Beberapa opsi yang didorong adalah dengan penerapan mekanisme gugatan sederhana untuk percepatan perkara perdata, konsistensi putusan dan penguatan akses bagi kelompok rentan.

"Kami juga berharap agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan," pungkas Jokowi.