tirto.id - Rusia melancarkan operasi militer khusus di wilayah timur Ukraina pada Kamis (24/2/2022) dini hari waktu setempat, usai mendapat izin dari Presiden Vladimir Putin.
Melalui pidato khusus yang disiarkan stasiun TV pemerintah Rusia, Putin mengatakan Rusia tidak mempunyai pilihan selain membentengi diri terhadap apa yang disebutnya sebagai ancaman dari Ukraina.
Jika invasi Rusia meluas, bukan tidak mungkin negara-negara di dunia akan terkena dampaknya. Dampak ekonomi di depan mata adalah harga energi, minyak maupun gas bumi, akan semakin mahal karena krisis pasokan yang saat ini dialami Eropa. Hal ini tentu akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara langsung.
Pasalnya, Rusia merupakan salah satu produsen minyak dunia terbesar ketiga di dunia. Administrasi Informasi Energi AS mencatat negara terluas di dunia itu memproduksi sekitar 11 persen dari pasokan minyak global, atau sekitar 10,5 juta barel per hari. Sementara konsumsinya hanya 3,2 juta barel per hari. Hal tersebut menjadikan Rusia sebagai negara eksportir minyak dunia.
Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menjelaskan, serangan militer Rusia terhadap Ukrania bisa menyebabkan harga minyak dunia meroket hingga mencapai tertinggi sebesar$ 105 per barel. Sebagai negara net importir, Indonesia tidak diuntungkan atas kenaikan harga minyak tersebut.
"Bahkan, membumbungnya harga minyak itu justru merugikan dan memperberat beban APBN," jelas dia dalam keterangan resmi, Jumat (25/2/2022).
Ia menjelaskan, dalam kondisi tersebut, pemerintah tidak cukup hanya memantau perkembangan, tetapi harus mengantisipasi dan membuat proyeksi harga minyak yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan terkait harga BBM di dalam negeri.
"Kalau harga BBM tidak dinaikkan, Pertamina harus menjual BBM di bawah harga keekonomian, yang berpotensi menanggung beban kerugian," terang dia.
Meskipun begitu, beban kerugian Pertamina akan diganti oleh pemerintah dalam bentuk dana kompensasi. Kenaikan harga minyak dunia tidak begitu berdampak terhadap Pertamina, namun akan memperberat beban APBN.
"Untuk mengurangi beban APBN pemerintah harus memutuskan kebijakan terhadap harga BBM," kata dia.
Kebijakan tersebut meliputi pemerintah perlu menaikkan harga Pertamax sesuai harga pasar, menghapus Premium yang disubsidi content tinggi, tidak menaikan harga Pertalite dengan mengalihkan subsidi Premium sehingga harga Pertalite tidak dinaikkan.
Kemudian kenaikan harga Pertalite akan punya dampak domino untuk menaikan inflasi dan menurunkan daya beli rakyat. Pasalnya, jumlah konsumen BBM terbesar dengan proporsi mencapai 63%.
"Selain itu, pemerintah perlu membuat penyesuaian ICP secara proporsional yang diseuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia," pungkas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Fahreza Rizky
