Indeks Pemerintah

Kepergian Buya Syafii menyisakan tangis dari berbagai kalangan, mulai dari elite politik hingga penjabat pemerintahan.

KontraS dan ICW menilai penunjukan penjabat kepala daerah tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Koalisi sipil meminta Ombudsman turun tangan.

Proses penunjukan penjabat kepala daerah dinilai tidak transparan. ICW sudah meminta informasi mengenai ini ke Kemendagri, namun belum jua ada respons.

Revisi UU PPP dinilai hanya akal-akalan pemerintah dan DPR untuk memuluskan Omnibus Law Cipta Kerja.

Sejak 2015, pemerintah belum pernah melakukan penyesuaian tarif KRL, satu kali pun.

Anggota Komisi IX DPR meminta Presiden Jokowi segera mencanangkan program pembangunan jamban berbasis keluarga. 

Demonstrasi penolakan DOB di Papua terus berlangsung. Beberapa di antaranya berujung kekerassan aparat keamanan dan mengakibatkan dua orang tewas.

PDSI seharusnya menjadi bagian dari IDI. Dualisme organisasi profesi kedokteran ini akan menimbulkan masalah baru.

Realisasi belanja subsidi pemerintah pada 2022 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Penambahan kasus kematian sebanyak 29 kasus sehingga total sampai saat ini 155.626.

Pemecatan Terawan dari keanggotaan IDI merupakan urusan internal profesi.

Pemerintah mengklaim tarif PPN yang dinaikkan tidak sebesar negara lain.

Pembahasan RUU TPKS harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama perempuan, anak dan disabilitas korban kekerasan seksual.

PR ke depan pemerintah adalah memanfaatkan fasilitas pembangunan Sirkuit Mandalika yang biayanya cukup mahal.

Pengusaha memiliki lima alasan untuk meminta pemerintah menunda kenaikan PPN 11 persen.

Sambil menunggu revisi Permenaker 2/2022 selesai, aturan pencairan JHT dikembalikan pada aturan yang lama.

Kapolri menegaskan kedisiplinan anggota Polri-TNI berbeda dengan sipil.

Jokowi memastikan magnet ekonomi Indonesia terbagi dua yakni di DKI Jakarta dan IKN Nusantara.

Dengan adanya penyesuaian, harga LPG nonsubsidi yang berlaku saat ini sekitar Rp 15.500 per kilogram.

Pemerintah RI menemui hambatan untuk mengevakuasi WNI dari Ukraina.