Indeks Pemerintah

Akibat RUU Masyarakat Hukum Adat tidak kunjung disahkan, AMAN memperkirakan satu juta warga belum memiliki hak pilih di pemilu. Selain itu, banyak masyarakat adat kehilangan hak atas lahan.

"Kita menuju ke sana. Negara maju itu sudah di sana karena kan datanya sudah terintegrasi. Jadi terintegrasi datanya dari BPJS, dengan Kemendagri, NIK dan sebagainya," kata Irvan.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendukung penundaan pembahasan RKUHP karena masih memunculkan banyak masalah yang harus diatasi dibahas kembali.

Perhatikan bahwa metode survei yang menjadi dasar penentuan angka kemiskinan selama ini juga berubah-ubah.

Indonesia memiliki UU ITE
yang bisa digunakan
mengendalikan dunia maya.

Lucius menilai, semakin lama pembahasan RUU Terorisme digarap, maka semakin banyak juga pihak-pihak yang mengkampanyekan dirinya.

Dana Bantuan Sosial
dari pemerintah
untuk e-Lelang.

Menurut Juru Bicara Presiden Johan Budi, nama-nama kandidat pengganti Hakim MK Maria Farida, yang akan diusulkan oleh pemerintah, masih digodok.

Moraturium Pembangunan proyek melayang..!!
Perketat pengawasan...!!!
Biar cepet tapi tetep selamet, Pak...

Google merilis laporan mengenai informasi tentang jumlah dan jenis permintaan data pengguna yang diminta instansi pemerintah.

Rencana ini mundur dari target Menteri ESDM Ignasius Jonan yang ingin penyusunan RUED selesai sebelum 2018.

Keyakinan itu dirasakan JK berdasarkan dengan meningkatnya harga-harga komoditas seperti batu bara dan minyak bumi.

DPR dan Pemerintah sepakat untuk menetapkan pertumbuhan ekonomi tahun depan di angka 5,4 persen, laju inflasi di kisaran 3,5 persen, suku bunga SPN sebesar 5,2 persen, dan nilai tukar rupiah senilai Rp13.400.

Krishna mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin TNI dan Polri meningkatkan kepercayaan publik.

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

PAN meyakini pemerintah bakal ditinggal partai pendukung karena akan memberatkan pada Pemilu mendatang padahal politik bersifat dinamis.

Menurut Tjahjo, apabila ditunda, maka akan memperlambat proses Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pemerintah tetap memilih menggunakan skema 20-25 persen terkait dengan ambang batas presiden atau presidential threshold.

Permenhub No. 32 Tahun 2016 dinilai bisa menyelesaikan masalah sengketa jasa layanan transportasi online dengan konvensional.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) akhirnya bubar di tangan Presiden Jokowi. Pembubaran ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana arah penanganan lumpur Lapindo selanjutnya?