Indeks Pemerintah

Ketua DPR akan membahas rencana kenaikan iuran BPJS setelah alat kelengkapan dewan terbentuk.

#GejayanMemanggil, #BengawanMelawan, #SurabayaMenggugat, #SemarangBergerak, dan banyak lagi menunjukkan perlawanan dengan sehormat-hormatnya itu. Kami bersama mereka.

Badan Legislasi DPR dan pemerintah telah menyekapati tujuh hal yang akan dimasukkan dalam revisi UU KPK mulai keberadaan Dewan Pengawas hingga pelaksanaan penyadapan.

Menkumham Yasonna H Laoly menghadap Presiden Jokowi dan diminta mempelajari Revisi UU KPK sebelum pemerintah bersikap.

KPK memandang, ketimbang merevisi UU KPK, sebaiknya pemerintah dan DPR memperbaiki UU Tipikor.

Politikus Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai pemerintah mengabaikan DPR dalam proses penentuan lokasi ibu kota baru.

Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa DPR juga membuat sejumlah regulasi yang ada menjadi semakin tidak terkendali atau over regulation.

Walhi mendesak pemerintah mengkaji kembali daftar Proyek Strategis Nasional karena sebagian lokasinya berada di kawasan rawan bencana. 

Industri ban vulkanisir menjadi penyerap karet terbesar kedua setelah industri ban baru. Industri ban vulkanisir menyerap sekitar 90.000 ton karet per tahun, sedangkan ban baru sekitar 120.000 ton

Direktur Eksekutif Center of Indonesian Taxation, Yustinus Prastowo, menilai langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengenakan bea meterai dalam transaksi digital sudah tepat.

Direktur IESR mengatakan berdasarkan Pasal 6a Permen ESDM No. 41 Tahun 2017 memungkinkan Menteri ESDM untuk menentukan waktu pemberlakuan penyesuaian tarif listrik.

PKS akan istiqomah bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur apapun keputusan MK.

Haris Azhar menilai bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah untuk membatasi akses internet dan sosial media terlalu berlebihan.

Aidul Fitriciada Azhari menganggap, secara konstitusional, presiden merupakan orang pertama yang harus bertanggung kawab atas kematian ratusan petugas KPPS. 

Yustinus Prastowo berpendapat salah satu masalah perpajakan yang mesti dibereskan oleh presiden yang terpilih di Pilpres 2019 adalah kepatuhan wajib pajak sektor komoditas yang rendah. 

Sri Mulyani optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen bisa tercapai pada tahun ini meski BI memiliki proyeksi sedikit lebih rendah. 

x

Moeldoko mengatakan jangan sampai jaringan informasi didominasi kelompok tertentu yang pada akhirnya membuat peran pemerintah menjadi kecil.

Emerson menjelaskan kurangnya perhatian pemerintah terhadap LPSK terlihat mulai dari pembentukan hingga pelantikan yang tidak tepat waktu.

Faldo mengatakan jangan sampai pemerintah berfikir cuma mereka yang bisa selesaikan masalah pendidikan.