Indeks Pemerintah

Pemerintah akan menggunakan instrumen fiskal belanja negara untuk menahan gejolak ekonomi salah satunya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berikut daftar 5 aplikasi buatan pemerintah Indonesia, mulai dari JKN Mobile hingga PeduliLindungi.

Pemerintah mendorong hidrogen sebagai salah satu komoditi mempunyai nilai jual yang potensial untuk ekonomi masa depan.

Pemerintah mengklaim terus melakukan dan mendukung peningkatan daya saing UMKM untuk dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Jokowi ingin Lemhanas melakukan kajian atas persoalan negara yang tengah terjadi, utamanya dalam menghadapi krisis.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Inpres Nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Jokowi menilai selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran. Bahkan 70 persennya dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

Airlangga memastikan anggaran untuk KPU akan dicairkan secara bertahap oleh pemerintah.

Pembahasan revisi UU Narkotika tak hanya melegalkan ganja untuk keperluan medis, tapi juga membahas rehabilitasi pengguna narkotika tanpa dipenjara.

Di penjelasan Pasal 218 ayat 2 RKUHP disebutkan kritik bersifat konstruktif dan memberikan alternatif maupun solusi atau dilakukan dengan cara obyektif.

Ada 14 poin krusial dalam RKUHP yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah.

Jika pelaksanaan aborsi dilakukan oleh dokter, bidan, paramedis atau apoteker dapat dikenakan pidana dengan tambahan 1/3.

Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah terus waspada terkait biaya produksi pertanian. Sebab saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Kontras menilai pengesahan UU DOB Papua bentuk pemaksaan kehendak pemerintah dan DPR.

KSP Moeldoko hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mendatangi rumah duka mendiang Tjahjo Kumolo.

Kebijakan ini demi memenuhi aspirasi masyarakat asli Papua agar bisa ikut berkontribusi dalam jajaran pemerintahan di Pulau Papua.

Pengamat Ekonomi IndiGo Network, Ajib Hamdani menilai pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi menggunakan MyPertamina akan menyulitkan masyarakat.

Majelis Rakyat Papua menilai pembahasan RUU DOB harus ditangguhkan lantaran memicu pro dan kontra yang sangat luas.

Pemerintah & DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan RKUHP secara transparan dengan membuka draf pembahasan ke publik.

Harga Tandan Buah Segar (TBS) petani swadaya di seluruh provinsi belum alami kenaikan signifikan.