Airlangga Klaim Anggaran KPU jadi Prioritas Pemerintah

tirto.id - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjamin tidak akan ada kendala dalam proses pencairan anggaran KPU yang diperuntukkan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Jaminan tersebut diberikan karena Presiden Joko Widodo telah menjadikan hal itu sebagai prioritas.

"Kemarin dalam rapat terkait dengan bapak presiden sudah disampaikan bahwa anggaran Pemilu ini adalah prioritas," kata Airlangga Hartarto di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022).

Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengungkapkan anggaran Pemilu 2024 tetap akan dicairkan secara bertahap karena sifatnya multiyears.

"Pemilu ini adalah prioritas dan sifatnya multiyears jadi tidak hanya sekarang namun sampai 2024. Kalau soal dukungan kita ingin demokrasi ini berjalan baik dan lancar," terangnya.

Dirinya menyampaikan bahwa proses pencairan anggaran tahunan harus melewati Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sehingga kebutuhan keuangan bisa diawasi oleh Kementerian Keuangan.

"Anggaran kan harus sesuai dengan persetujuan antara KPU dan Komisi II DPR. Kemudian juga dari fraksi saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan terkait tahun ini dan ada kaitannya dengan mekanisme DIPA," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar juga meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar memberi tambahan alokasi dana KPU. Mengingat anggaran KPU yang cair tidak sesuai dengan yang dianggarkan.

"Saya ingin menyampaikan bahwa fraksi PKB akan berjuang terus supaya Menteri Keuangan dan pemerintah memperlancar anggaran KPU. Jadi, dengan anggaran lancar, semua proses pemilu, mulai dari pendaftaran, pengesahan, Insyaallah lancar-lancar. Semoga semua tidak ada hambatan. Sekali lagi, Bu Sri Mulyani, jangan lupa," jelasnya.

Hingga kini total anggaran yang dibutuhkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan pada 2022 sebesar Rp8,06 triliun. DIPA KPU 2022 yang telah terealisasi sebesar Rp2,45 triliun. Masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp5,6 triliun. Pada 26 Juli 2022, melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor 5-336/AG/AG 5/2022, baru menyetujui tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,24 triliun.