Indeks Pemerintah

Jokowi membunyikan gong kampanye nasional protokol kesehatan. Bagi sebagian pihak ini sudah terlambat, tapi tetap harus dimaksimalisasi.

Sunda Wiwitan didiskriminasi negara, juga ormas. Mereka tak diperbolehkan punya makam sendiri.

Menkopolhukam Mahfud MD berkata surat resmi sikap pemerintah yang meminta penundaan pembahasan RUU HIP akan diserahkan ke DPR pada Kamis, 16 Juli 2020.

Dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir mengungkap total besaran utang yang belum dibayar pemerintah kepada BUMN yaitu Rp113,48 triliun.

Pemerintah memandang putusan PTUN itu hanya deklaratif semata sehingga tidak ada lagi tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh presiden atau pemerintah.

MPR meminta pemerintah mengikuti rekomendasi KPK soal Kartu Prakerja.

Kuasa Hukum Para Penggugat Ade Wahyudin merespons hal tersebut. "Kami menghormati langkah hukum ini dan kami menunggu memori banding.

Jadwal pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 disepakati berlangsung pada 9 Desember tahun ini. Pemerintah, Komisi II DPR dan KPU sudah menyepakati hal ini.

Draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme masih berada di Kementerian Pertahanan.

Pemerintah-DPR dianggap tengah berupaya memecah belah kelompok penentang RUU Cilaka dengan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan.

Sejumlah pihak meragukan data pemerintah pusat soal COVID-19, padahal akurasi sangat penting di situasi sekarang.

Moeldoko menegaskan kartu prakerja hanya menjamin orang dapat pelatihan, bukan pekerjaan.

Kepala BNPB meminta daerah memaksimalkan struktur hingga RT/RW untuk menangani Corona.

Pemerintah tidak menyebutkan rincian kapan dan berapa jumlah mahasiswa Indonesia yang akan dipulangkan dari Cina.

Dua WNI yang ditawan kelompok Abu Sayyaf selama 90 hari akhirnya dibebaskan, sementara satu WNI lagi masih mereka tahan.

Istana tak mungkin tidak intervensi pemilihan Caketum Golkar. Golkar terlalu besar untuk dibiarkan begitu saja.

Pemerintah memastikan akan memberikan insentif kepada para ASN yang dianggap berprestasi dengan boleh bekerja di rumah hingga mendapat libur.

Beberapa kali staf khusus Jokowi melontarkan pernyataan kontroversial. Bagi pengamat, lama-lama mereka hanya akan jadi 'pemanis istana': juru bicara yang membenarkan semua pernyataan presiden.

PDI-P mendominasi jajaran pimpinan AKD.

Isu terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masih menjadi masalah yang tak kunjung usai dalam periode pertama pemerintahan Jokowi.