Indeks Pemerintah

Pemerintah RI menemui hambatan untuk mengevakuasi WNI dari Ukraina. 

Kemendagri mengaku akan terus melakukan penyisiran untuk memperbesar persentase perekaman e-KTP.

Perang Rusia-Ukraina menyebabkan naiknya harga minyak dunia. Indonesia turut terdampak kondisi ini.

Pemangkasan durasi isolasi mandiri karena gejala Omicron lebih ringan.

Kemendikbudristek berjanji akan melibatkan publik dalam penyusunan RUU Sisdiknas.

Wamenag meminta publik melihat secara utuh pernyataan Gus Yaqut.

Polri memastikan stok bahan pangan masih aman menjelang dua hari besar: Ramadan dan Idulfitri.

Jaminan keanggotaan golf BPJS Ketenagakerjaan bukan bagian dari aset dana jaminan sosial.

Saleh Daulay sarankan Menag Yaqut berdialog dengan tokoh agama untuk meluruskan persoalan ini.

Pedoman penggunaan sepiker di masjid sudah ada sejak 1978 dalam bentuk Instruksi Dirjen Bimas Islam Kemenag.

Cak Imin mengaku akan menyampaikan usulan penundaan Pemilu 2024 ke Jokowi.

RUU TPKS mengamanatkan pembentukan Unit Pelaksanaan Tugas Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Anak (UPTD PPA).

Jokowi ingin restorative justice dikedepankan dalam perkara pidana.

Pembayaran klaim rumah sakit penanganan COVID-19 Rp25 triliun dilakukan dalam waktu dekat.

Dispensasi bebas karantina bagi WNI PPLN bisa diberikan dengan kondisi dan syarat khusus.

Kasus COVID-19 Omicron telah melampaui varian Delta. Namun, saat ini angka keterisian rumah sakit atau BOR masih rendah.

DPR dan pemerintah mengebut pembahasan RUU IKN tanpa melibatkan publik. Semestinya mereka belajar dari putusan MK soal UU Cipta Kerja.

Ketua Gugus Tugas RUU TPKS Eddy Omar Hiariej percaya diri pembahasan RUU TPKS dengan DPR RI bisa selesai pada akhir Januari ini.

Selain capaian kinerja minim, persoalan lain muncul saat 3 dari 5 RUU yang baru disahkan DPR kembali terdaftar di Prolegnas 2022.

Politikus PKS menilai pemerintah tidak aktif memberitahu warga bagaimana langkah mitigasi menghadapi varian Omicron.