Indeks Pemerintah

Pemerintah berharap swasembada pangan bisa tembus di pasar internasional.

Aturan pembatasan BBM Subsidi belum rampung. BPH Migas menjelaskan pemerintah masih membahas terkait rincian konsumen pengguna dan titik serah untuk JBKP.

BPH Migas menetapkan kuota BBM 2023 untuk minyak solar sebesar 17 juta kiloliter (KL). Sedangkan untuk Pertalite 32,56 juta kl.

Formappi menilai pengawasan DPR kian lembek terhadap pemerintah dan ini menjadi pertanda lemahnya demokrasi.

BPS mencatat inflasi Indonesia mencapai sebesar 5,51 persen periode Januari-Desember 2022.

Sepanjang 2022, sejumlah kebijakan dan rencana pemerintah membuat geger masyarakat. Mulai dari kenaikan PPN hingga larangan menjual rokok batangan.

Pemerintah Indonesia diminta memperketat pengawasan pendatang dari Cina menyusul lonjakan kasus COVID-19 yang diperkirakan mencapai 250 juta kasus.

Pemerintah akan menyiapkan subsidi ongkos transportasi. Hal itu dilakukan untuk menstabilkan harga pangan di pasaran.

DPR meminta pemerintah untuk rencana pencabutan PPKM dilakukan dengan matang sehingga tidak ada kasus COVID-19 kembali di Indonesia. 

Menag Yaqut yakin jika ajaran agama dipahami sungguh-sungguh maka akan menghadirkan kasih sayang yang berimbas pada keharmonisan negeri ini.

Puan meminta pemerintah dan aparat terus menjaga stabilitas keamanan dalam momen Natal 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor bijih bauksit. Kebijakan tersebut berlaku mulai Juni 2023 mendatang.

Sandiaga Uno memperkirakan pengunjung bisa naik ke struktur bangunan Candi Borobudur pada kuartal kedua tahun 2023.

Pemerintah mengalokasikan investasi sebesar Rp10 triliun untuk PT PLN, BPDLH, dan PT Sarana Multigriya Finansial dalam rangka pengembangan energi bersih.

Pemerintah bakal menyiapkan 10 persen lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemerintah terus fokus mendorong investasi di bidang hilirisasi, bukan hanya untuk komoditas tambang tetapi juga komoditas pangan.

Pemerintah akan menyosialisasikan aturan baru dalam KUHP kepada publik hingga aparat penegak hukum. KUHP ini akan berlaku tiga tahun kemudian.

Mahfud MD sebut kesalahan prosedur yang dilakukan antara lain pengelolaan Kepulauan Widi tidak menyertakan izin dari KKP.

"Aparat sedang melakukan pendalaman peristiwa dan akan melakukan proses penegakan hukum,” kata Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani.

Meski ditolak publik, DPR dan pemerintah tetap ngotot mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Apa langkah berikutnya?