tirto.id - Pemerintah mengalokasikan investasi sebesar Rp10 triliun untuk PT PLN (Persero), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dalam rangka pengembangan energi bersih. Investasi itu diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dan pooling fund bencana (PFB) melalui penandatanganan letter of commitment (LoC).
"Kita berharap tentu dana yang berasal dari uang rakyat bisa hasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip dari Antara, Jumat (16/12/2022).
Sri Mulyani merinci PLN mendapat investasi pemerintah sebesar Rp5 triliun, SMF sebesar Rp2 triliun, dan BPDLH sebesar Rp3 triliun.
Investasi kepada PLN berupa PMN Rp5 triliun. Nantinya akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan perusahaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
"Sebesar Rp2.444 miliar digunakan untuk membiayai proyek distribusi termasuk pembangkit EBT listrik desa (lisdes) penunjang program lisdes," bebernya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan tidak hanya rasio elektrifikasi yang akan meningkat dari investasi ini. Tetapi juga berkontribusi pada peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT) yang bermuara pada pengurangan emisi yang ditimbulkan dari pembangkit tenaga fosil.
Kemudian untuk PMN Rp2 triliun kepada SMF diberikan untuk mendukung program satu juta rumah. Diharapkan nantinya perusahaan mempunyai kapasitas menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Upaya SMF dilakukan dengan menyediakan sumber dana jangka menengah atau jangka panjang kepada penyalur KPR program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Sementara, alokasi Rp3 triliun kepada BPDLH dalam bentuk PFB atau dana bersama penanggulangan bencana (DBPB). Nantinya untuk pengendalian perubahan iklim, pengelolaan hutan berkelanjutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pemulihan lahan gambut.
Bersamaan dengan penandatanganan LoC dilaksanakan juga peresmian Program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa Joint Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). CSR tersebut bertema Program Shrimp-Carbon Aquaculture (SECURE) dan Ekowisata Mangrove Berkelanjutan untuk Desa Pegat Batumbuk dan Desa Teluk Semanting, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Program CSR ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial Special Mission Vehicles (SMV) Kemenkeu di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan sejalan dengan upaya PLN dan BPDLH dalam melestarikan lingkungan.
Para SMV itu terdiri dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI), PT Geo Dipa Energi (Persero) (PT GDE), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII), PT SMF, serta PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF).
Dengan CSR, masyarakat dapat meningkatkan taraf ekonomi melalui aktivitas pengelolaan tambak yang efektif dan efisien karena program ini diperkirakan dapat mengurangi 5.940 ton CO2 selama 10 tahun dan merehabilitasi hutan mangrove seluas 756 hektare.
Pelaksanaan program tambak SECURE di Desa Pegat Batumbuk berfokus pada pengembalian fungsi tambak udang menjadi hutan mangrove karena akan mampu menyerap karbon dua sampai empat kali lebih banyak daripada hutan terestrial sekaligus menjaga ekosistem pesisir.
Sedangkan, di Desa Teluk Semanting, Joint Program TJSL SMV dilaksanakan melalui program Ekowisata Mangrove Berkelanjutan yang bertujuan mendukung area konservasi mangrove serta pengembangan pariwisata lokal. Selain itu, program ini turut meningkatkan biomassa ikan dan kepiting serta mendukung pelestarian bekantan (Nasalis larvatus) yang merupakan satwa endemik Kalimantan.
"Saya senang hari ini melihat tayangan mengubah cara masyarakat untuk tetap bisa mendapatkan aktivitas ekonomi sehingga menciptakan kemakmuran di Kabupaten Berau," pungkasnya.
