Bahaya di Balik Dugaan Manipulasi Data Corona COVID-19

Oleh: Mohammad Bernie - 7 April 2020
Dibaca Normal 2 menit
Sejumlah pihak meragukan data pemerintah pusat soal COVID-19, padahal akurasi sangat penting di situasi sekarang.
tirto.id - Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, mengumumkan jumlah pasien positif di Indonesia pada Senin (5/4/2020) telah mencapai 2.491 atau bertambah 218 dalam 24 jam terakhir. Dari jumlah itu, 192 orang dinyatakan sembuh, 209 orang meninggal.

Namun, apakah angka ini dapat dipercaya? Jika merujuk pernyataan beberapa pejabat, maka jawabannya tidak 100 persen.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil misalnya, meyakini jumlah penderita jauh lebih banyak dari yang diumumkan pemerintah pusat. Dalam telekonferensi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (3/4/2020) lalu, dia mengatakan keyakinan itu didasari pada hasil tes cepat (rapid test).

"Saya meyakini, kasus kita berlipat-lipat," kata Ridwan Kamil.

Dinas Kesehatan Jawa Barat sudah melakukan uji cepat terhadap 16.686 orang per Senin (6/4/2020) kemarin. Hasilnya: 809 dinyatakan indikasi positif, 15.754 negatif, dan 70 tes invalid. Angka tersebut lebih banyak tiga kali lipat dibandingkan dengan data gugus tugas nasional: 252 kasus positif.

Jika hasil tes cepat--yang menggunakan darah--menyatakan ada indikasi positif, maka yang bersangkutan akan dicek lagi dengan metode PCR atau swab test yang memanfaatkan cairan di tenggorokan. Metode ini dianggap paling valid. Apa yang diumumkan pemerintah pusat adalah hasil dari swab test ini.


Masalahnya, kapasitas swab test terlalu rendah, atau menurut Ridwan Kamil "jumlahnya terbatas."

Kapasitas tes ini banyak disorot masyarakat, termasuk oleh warganet, dan mengarah ke dugaan 'manipulasi'.

Penambahan pasien positif yang beberapa hari terakhir rata-rata 100 dianggap hasil dari keberhasilan pemerintah karena itu menandakan kurva penambahan melandai. Masalahnya, jumlah pengetesan juga berada di angka tersebut.

Pada Senin 30 Maret, Kementerian Kesehatan hanya mengetes 129 sampel. Seluruhnya menunjukkan hasil positif. Kejadian serupa terjadi pada esok hari, 114 sampel. Lagi-lagi semuanya menunjukkan hasil positif. "Kalau mau main-main dengan angka, jangan se-obvious itu," komentar seorang warganet.

Sampai Minggu (5/4/2020) kemarin, Kemkes telah menggelar 11.242 tes atau bertambah 1.530 dalam satu hari. Kapasitas pengujian melonjak lebih dari 10 kali lipat dibanding pekan sebelumnya. Kendati begitu, jumlah kasus positif masih bertahan di kisaran 100an. Pada Minggu kemarin ditemukan ada 181 kasus baru.

Masalah data juga dikemukakan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo. Ia mengatakan ada perbedaan data antara instansinya ada Kemkes. Data yang disampaikan ke publik adalah milik Kemkes, dan itu, katanya, tidak bisa diakses secara utuh oleh BNPB.

"Masih banyak yang tertutup," kata Agus Wibowo dalam diskusi di akun Youtube Energy Academy Indonesia, Minggu (6/4/2020). "Feeding dari Kemkes memang terbatas datanya," tambah Agus.


BNPB juga mengakui data pemerintah pusat dan daerah berbeda. Untuk menyiasatinya, BNPB mengumpulkan keduanya.

"Kami sandingkan. Tapi yang dipublikasi apa yang disampaikan Pak Yuri (juru bicara pemerintah). Tapi di belakang layar, kami punya seluruh data," ujarnya.

Kepercayaan Masyarakat Menurun

"Lebih percaya data Menkes apa Hitler mati di Garut?"

Pertanyaan retoris itu disampaikan akun Twitter @raiyorke dan mendapat respons 4.054 retweets dan like 9.212. Sejumlah balasan pun mengesankan mereka lebih percaya teori konspirasi dibanding data Kemkes.

Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr. Syahrizal Syarif menilai jika situasi ini tidak diluruskan, kepercayaan publik kepada pemerintah memang akan menurun. Dan itu berbahaya.

Beberapa waktu lalu pemerintah pusat memilih menerapkan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan angka penyebaran COVID-19, alih-alih karantina wilayah. Dengan skema ini, kepatuhan menjadi kunci karena pemerintah tidak memenuhi kebutuhan dasar warga. Situasinya berbeda jika dibandingkan dengan Cina yang menerapkan lockdown total. Aparat memiliki kewenangan untuk memaksa warga tinggal di rumah karena kebutuhan hidup mereka dipenuhi.

"Keakuratan dan keterbukaan data penting agar masyarakat mengetahui dan memahami informasi yang benar. Jika pemerintah berharap masyarakat ikut terlibat bersama dalam penanggulangan wabah, maka dibutuhkan ikatan saling percaya," kata Syahrizal kepada reporter Tirto, Senin (6/4/2020).


Ketidakakuratan data juga berpotensi mengirim sinyal yang salah kepada masyarakat bahwa situasi saat ini aman terkendali. Akibatnya, masyarakat menyepelekan anjuran untuk tidak keluar rumah atau social distancing.

"Jangan-jangan masyarakat malah santai karena sudah melandai tiap hari cuma 100," kata aktivis gerakan Kawal Covid Ainun Najib

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan menyampaikan untuk menghadapi pandemi COVID-19, diperlukan peran dari aktor non-pemerintah. Data yang solid dan akurat diperlukan agar intervensi yang diberikan jadi tepat sasaran.

"Di lembaga pemerintah sendiri, data yang solid akan melahirkan satu kebijakan yang tepat. Kalau ketidaktepatan data terjadi khususnya soal COVID, ya kita akan mengalami kondisi antara intervensi yang kita lakukan dengan situasi yang sebenarnya terjadi itu tidak nyambung," katanya.

=====

Informasi seputar COVID-19 bisa Anda baca pada tautan berikut:

1. Ciri-Ciri Corona & Gejala COVID-19, Apa Beda dari Flu & Pneumonia?
2. Gejala Coronavirus Selain Demam dan Batuk: Tak Mampu Mencium Bau
3. Pentingnya Jaga Jarak di Tengah Pandemi COVID-19
4. 8 Cara Mencegah Penularan Virus Corona pada Lansia
5. Cara Deteksi Dini Risiko Covid-19 Secara Online
6. Update Corona Indonesia: Daftar Laboratorium Pemeriksaan COVID-19

Baca juga artikel terkait VIRUS CORONA atau tulisan menarik lainnya Mohammad Bernie
(tirto.id - Kesehatan)

Reporter: Mohammad Bernie
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino
DarkLight