tirto.id - Kepala Staf Presiden Jenderal (purn) TNI Moeldoko mengimbau para pegawai Bidang Kehumasan dan hukum Kementerian Dalam Negeri agar menggenjot penyebaran informasi tentang kinerja pemerintah kepada masyarakat. Dia berharap jaringan informasi pada publik tidak didominasi oleh kelompok selain pemerintah.
"Intinya kita semuanya sebagai abdi negara yang harus melayani kepada masyarakat. Pelayanan masyarakat itu dalam bentuk pelayanan informasi. Jangan info itu didominasi kelompok tertentu yang pada akhirnya peran kita menjadi kecil. Sangat disayangkan," kata Moeldoko di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
Kelompok yang tidak disebutkan namanya, menurut Moeldoko, seringkali menyebarkan berita tanpa mengecek kebenarannya. Berita tersebut juga, kata Moeldoko, "Sungguh menyesatkan dan tidak bertanggung jawab."
Mantan Panglima TNI ini berharap Bidang Kehumasan dan Hukum Kemendagri harus tetap waspada dan meluruskan informasi tidak benar terhadap presiden dan pemerintah. Sebagai abdi negara, Moeldoko menegaskan bahwa klarifikasi adalah hal yang wajar.
"Pemerintah bekerja luar biasa, tapi dipatahkan oleh pembungkusan berita yang tidak jelas. Berita yang bohong, berita fitnah," katanya.
Oleh karena itu ia meminta agar pemerintah mengoptimalkan peran sebaik-baiknya, agar semua pihak yang telah bekerja sungguh-sungguh mendapat apresiasi dari masyarakat.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa acara kali ini memang bertujuan untuk memberi penyadaran bagi teman-teman di daerah agar waspada terhadap informasi yang beredar.
Dia juga menegaskan bahwa bidang Kehumasan dan Hukum Kemendagri akan menggenjot upaya untuk menyuarakan apa yang dikerjakan pemerintah.
"Siapapun presidennya siapapun gubernurnya, dia [Kemendagri] wajib menyuarakan apa yang dikerjakan pemerintah," tegas Tjahjo di lokasi yang sama.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Irwan Syambudi
