tirto.id -
Moeldoko mengatakan bahwa pada tahun politik, seringkali banyak berita yang belum pasti kebenarannya beredar di media sosial terkait pemerintah. Namun, Tjahjo sendiri tidak punya sumber daya untuk menahan itu.
"Saya pikir Pak Mendagri juga kewalahan bagaimana menyiapkan perebutan ruang publik itu," kata Moeldoko di Hotel Bidakara, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
Menurut Moeldoko, peredaran berita sekarang menjadi masif di media sosial, sedangkan Kemendagri sendiri cenderung di media konvensional. Hal ini makin sulit karena penyebaran berita yang belum bisa diyakini kebenarannya itu juga dipakai sebagai alat bisnis dan politik.
"Satu sisi kehumasan kita masih lebih pada kondisi tradisional, tapi pada sisi ruang publik sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak hanya persoalan politik yang di-endorse tapi juga bisnis," ucapnya lagi.
Sedangkan Tjahjo mengatakan bahwa acara kali ini memang bertujuan untuk memberi penyadaran bagi teman-teman di daerah agar waspada terhadap informasi yang beredar.
Dia juga menegaskan bahwa bidang Kehumasan dan Hukum Kemendagri akan menggenjot upaya untuk "menyuarakan apa yang dikerjakan pemerintah."
"Siapa pun presidennya siapa pun gubernurnya, dia [Kemendagri] wajib menyuarakan apa yang dikerjakan pemerintah," tegas Tjahjo.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
