tirto.id -
“PKS akan istiqomah bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur apapun keputusan MK,". tuturnya.
Ia juga mengatakan, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nanti, tidak semua partai harus berkoalisi dengan pemerintah.
Sehingga ia mengatakan koalisi antara pemerintah dan oposisi harus seimbang dalam lembaga legislatif.
"Sehingga terciptanya legislatif yang kuat dalam rangka mengimbangi peran eksekutif. Sehingga kedaulatan rakyat bisa tercipta,” ujarnya saat di Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Anggota Komisi II DPR RI itu meminta kepada partai yang berkoalisi dengan pemerintah maupun oposisi, untuk membangun demokrasi Indonesia yang sehat agar menjadi negara adil dan makmur.
Mardani mengatakan, dengan demokrasi yang stabil dan sehat, menciptakan iklim pemerintah yang tidak berpotensi abuse of power atau mendekati otoritaranisme.
Kemudian kata dia, usai putusan MK nanti perlu diadakan rekonsiliasi untuk menjalin hubungan yang baik.
“Dalam demokrasi, checks and balances lebih penting agar kebijakan pemerintah bisa tepat sasaran dan pro rakyat Indonesia yang totalnya 260 juta bukan kepada pemilihnya saja,” tuturnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
