Indeks Pembubaran Ormas

Kejagung mulai menginventarisasi ormas yang melanggar Pancasila agar punya bukti sehingga dapat dibubarkan.

Pemerintah membantah adanya anggapan bahwa penerbitan Perppu Ormas untuk mendiskreditkan organisasi masyarakat Islam.

Pimpinan DPR bersama para pimpinan fraksi akan mengadakan rapat yang salah satunya akan membahas Perppu Ormas.

Perppu Ormas berlaku begitu diumumkan kepada DPR sampai dengan DPR menetapkan yang lain.

Tjahjo menolak apabila penerbitan Perppu dikatakan sebagai upaya pembidikan terhadap ormas-ormas tertentu.

Pemerintah berharap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan segera menjadi undang-undang.

LBH Pers menilai Perppu Ormas ini adalah sebagai langkah mundur demokrasi di Indonesia khususnya pada kebebasan berkumpul, berorganisasi dan berekspresi.

Meski dinilai terlalu ekstrem, Perppu Ormas mendesak untuk diterapkan dalam situasi sulit seperti saat ini. Setara menilai, pemerintah dalam posisi dilematis.

GP Ansor sepenuhnya mendukung diterbitkannya Perppu No 2/2017 sebagai landasan hukum untuk menjaga konstitusi negara Pancasila dan NKRI dari ormas radikal yang anti-Pancasila.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan ormas yang dibubarkan pemerintah masih punya kesempatan untuk membela diri.

Penerbitan Perppu Ormas, menurut Wiranto, sesuai dengan hak Presiden dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

PPP mendukung pemerintah menerbitkan Perppu Ormas karena didasarkan pada kebutuhan.

Pemerintah perlu menjelaskan alasan diterbitkannya Perppu Orman karena, menurut F-PKS Perppu ini dilandasi banyak pasal karet.

Perppu 2/2017 yang mengubah UU organisasi kemasyarakatan tak cuma membidik HTI, melainkan berefek luas bagi individu yang dituduh "menodai agama" dan ekspresi politik damai oleh aktivis Papua dan Maluku.

Alasan pemerintah untuk mengeluarkan Perrpu pembubaran ormas sesuai dengan asas hukum contrario actus, dinilai pengacara HTI Yusril Ihza Mahendra, tidak tepat.

Pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia mirip dengan pembubaran Partai Masyumi di era pemerintahan Orde Lama.

Pimpinan MUI meminta pemerintah mengimplementasikan Perppu Ormas secara konsisten dan tidak hanya menyasar satu ormas saja. 

Yusril menilai Perppu yang dikeluarkan pemerintah  tumpang tindih dengan norma-norma dalam KUHP.

Menurut Jusuf Kalla, aturan pembubaran ormas adalah hal yang biasa sebagaimana aturan-aturan lainnya.

HTI menilai penerbitan Perppu sebagai kezaliman pemerintah.