Indeks Pembubaran Ormas
Setelah Ada Perppu, Kejagung Mulai Mendata Ormas-Ormas Nakal
Kejagung mulai menginventarisasi ormas yang melanggar Pancasila agar punya bukti sehingga dapat dibubarkan.
Wiranto Tolak Tuduhan Rezim Jokowi Anti-Islam Terkait Perppu
Pemerintah membantah adanya anggapan bahwa penerbitan Perppu Ormas untuk mendiskreditkan organisasi masyarakat Islam.
Pimpinan DPR Gelar Rapim Hari Ini Bahas Perppu Ormas
Pimpinan DPR bersama para pimpinan fraksi akan mengadakan rapat yang salah satunya akan membahas Perppu Ormas.
Wapres Sebut Perppu Ormas Berlaku Setelah Diumumkan ke DPR
Perppu Ormas berlaku begitu diumumkan kepada DPR sampai dengan DPR menetapkan yang lain.
Mendagri: Pemberlakuan Perppu Ormas Tunggu Keputusan DPR
Tjahjo menolak apabila penerbitan Perppu dikatakan sebagai upaya pembidikan terhadap ormas-ormas tertentu.
Pemerintah Harap Perppu Pembubaran Ormas Segera Jadi UU
Pemerintah berharap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan segera menjadi undang-undang.
LBH Pers Nilai Perppu Ormas Langkah Mundur Demokrasi
LBH Pers menilai Perppu Ormas ini adalah sebagai langkah mundur demokrasi di Indonesia khususnya pada kebebasan berkumpul, berorganisasi dan berekspresi.
Setara Menilai Perppu Ormas Mendesak untuk Diterapkan
Meski dinilai terlalu ekstrem, Perppu Ormas mendesak untuk diterapkan dalam situasi sulit seperti saat ini. Setara menilai, pemerintah dalam posisi dilematis.
GP Ansor Dukung Terbitnya Perppu Ormas untuk Bubarkan HTI
GP Ansor sepenuhnya mendukung diterbitkannya Perppu No 2/2017 sebagai landasan hukum untuk menjaga konstitusi negara Pancasila dan NKRI dari ormas radikal yang anti-Pancasila.
Wiranto Bantah Perppu Ormas Berangus Kebebasan Berserikat
Menkopolhukam Wiranto menyatakan ormas yang dibubarkan pemerintah masih punya kesempatan untuk membela diri.
Wiranto Tegaskan Perppu Ormas Tak Perlu Dipersoalkan
Penerbitan Perppu Ormas, menurut Wiranto, sesuai dengan hak Presiden dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
PPP Dukung Penerbitan Perppu Ormas
PPP mendukung pemerintah menerbitkan Perppu Ormas karena didasarkan pada kebutuhan.
F-PKS Desak Pemerintah Ungkap Alasan Terbitnya Perppu Ormas
Pemerintah perlu menjelaskan alasan diterbitkannya Perppu Orman karena, menurut F-PKS Perppu ini dilandasi banyak pasal karet.
Perppu Ormas Kian Mendiskriminasi Minoritas Agama dan Papua
Perppu 2/2017 yang mengubah UU organisasi kemasyarakatan tak cuma membidik HTI, melainkan berefek luas bagi individu yang dituduh "menodai agama" dan ekspresi politik damai oleh aktivis Papua dan Maluku.
Yusril: Asas Contrario Actus di Perppu Ormas Tak Demokratis
Alasan pemerintah untuk mengeluarkan Perrpu pembubaran ormas sesuai dengan asas hukum contrario actus, dinilai pengacara HTI Yusril Ihza Mahendra, tidak tepat.
Yusril Sebut Pembubaran HTI Mirip dengan Partai Masyumi
Pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia mirip dengan pembubaran Partai Masyumi di era pemerintahan Orde Lama.
MUI Minta Pelaksanaan Perppu Ormas Konsisten
Pimpinan MUI meminta pemerintah mengimplementasikan Perppu Ormas secara konsisten dan tidak hanya menyasar satu ormas saja.
Yusril: Perppu Hapus Kewenangan Pengadilan Bubarkan Ormas
Yusril menilai Perppu yang dikeluarkan pemerintah tumpang tindih dengan norma-norma dalam KUHP.
Wapres Jusuf Kalla Tanggapi Perppu Pembubaran Ormas
Menurut Jusuf Kalla, aturan pembubaran ormas adalah hal yang biasa sebagaimana aturan-aturan lainnya.
PBNU: Perppu Percepat Pembubaran HTI
HTI menilai penerbitan Perppu sebagai kezaliman pemerintah.