Indeks Pembubaran Ormas

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 seharusnya tidak berbuntut panjang kepada anggota-anggota HTI.

HTI melakukan kaderisasi ke kampus. Cara ini sudah dijalani organisasi politik tersebut sejak Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 1983.

Ada kekhawatiran orang-orang yang terkait HTI menjadi sasaran diskriminasi setelah beredar dokumen yang memuat sekitar 1.300-an orang yang tercantum sebagai pengurus, anggota, dan simpatisan HTI di 34 provinsi.

Perppu Ormas melanggar hak kebebasan berserikat dan berorganisasi, serta makin menguatkan ancaman terhadap kelompok yang dituduh melakukan penodaan agama.

Usai badan hukumnya dicabut, organisasi politik HTI sangat mungkin dalam pengawasan ketat setelah beredar dokumen yang dituding memuat pengurus, anggota, dan simpatisan HTI.

Dalam menyelidiki ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Polri berkoordinasi dengan Kemenkumham dan Kemenkopolhukam.

Setyo Wasisto menegaskan bahwa para mantan aktivis HTI tidak boleh lagi berdakwah menyusul dibubarkannya organisasi itu.

PPP menilai pembubaran ormas HTI oleh pemerintah menjadi hikmah bagi aktivis pergerakan lainnya untuk tidak bertentangan dengan NKRI.

Komisi VIII mengatakan ormas yang menganut nilai Pancasilais ataupun tidak Pancasilais tidak bisa dinilai tanpa kajian yang jelas.

Ormas yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dinilai sebagai masalah keselamatan negara dan tidak boleh ada organisasi yang menyatakan tidak setuju pada negara Indonesia.

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh Kemenkumham soal pencabutan SK hukum HTI dinilai sesuai UU.

Saat ditanyakan soal kemungkinan bagi ormas lain untuk dibubarkan, Presiden Jokowi menegaskan lebih baik membahasnya satu persatu terlebih dahulu.

DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Tengah mencopot atribut organisasinya usai Kemenkumham mengumumkan pembubaran ormas ini.  

Mendagri mendesak agar daerah segera menerbitkan Perda Ormas. Tujuannya demi keamanan dan ketertiban.

Pemerintah resmi membubarkan HTI karena dinilai bertentangan dengan Pancasila. HTI akan menggugat pemerintah atas keputusan ini.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia mulai tanggal 19 Juli 2017 merupakan kewenangan pemerintah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat memberi kewenangan kepada lembaga yang ditetapkan untuk membubarkan ormas yang tidak sesuai ketentuan.

Pencabutan SK HTI telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh pemerintah melalui Perppu No. 2 Tahun 2017.

Kemenkumham menyebut pembubaran HTI pada hari ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan oleh Kemenkumham setelah keluarnya pencabutan SK Badan Hukum ormas tersebut hari ini.