Indeks Pembubaran Ormas

Bima menegaskan, ormas yang melanggar aturan, termasuk premanisme, bisa disanksi administratif, pidana, hingga pembubaran sesuai aturan yang berlaku.

DPR meminta pemerintah mengevaluasi ormas yang menyalahgunakanan fungsinya untuk melakukan aksi premanisme.

Cara negara mengatur ormas selama ini cenderung otoriter. Regulasinya belum akan direvisi dalam waktu dekat meski dianggap bermasalah.

Menurut Hidayat PKS dan HTI memiliki sikap yang berbeda terhadap demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap DPR menyetujui pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang karena pemberlakuannya memiliki dasar kuat.

Isi SKB tersebut berupa imbauan kepada kementerian atau lembaga, termasuk pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap mantan anggota HTI.

Yusril Ihza Mahendra mengajak semua kelompok penolak Perppu Ormas berbarengan mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Romahurmuziy mendukung rencana pemerintah melanjutkan pembubaran ormas selain HTI.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan satu ormas lagi akan menyusul nasib HTI dan akan dibubarkan karena menganut prinsip anti-Pancasila. Kemendagri sudah mengantongi bukti kuat pelanggaran ormas itu.

Menteri Yasonna mengatakan, pemerintah belum berencana membubarkan ormas lain. Meski sudah ada inidikasi, namun pembubaran ormas membutuhkan kajian menyeluruh.

PKS juga menolak Perppu tersebut karena mekanisme penilaian sebuah ormas itu radikal atau bertentangan dengan Pancasila adalah berdasarkan pendapat subjektif pemerintah.

"Kepada Majelis Ulama Indonesia kami pesankan agar setiap fatwa melihat situasi dan kondisi agar tidak memecah belah umat Islam," kata Ketua Presidium Alumni 212 dalam Aksi 287.

Namun demikian, Panitera MK Kasinur tidak mau mengungkapkan hasil pertemuannya dengan perwakilan Aksi 287.

Massa aksi 287 yang dikoordinasi oleh Presidium Alumni 212 mulai memadati Masjid Istiqlal Jakarta.

Aparat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menyiapkan pengalihan lalu lintas kendaraan saat aksi massa 287.

Polisi menyiagakan sekitar hampir 10.000 personel untuk mengamankan aksi yang kini dipimpin oleh Ustad Slamet Ma'arif.

Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra menyebut pejabat yang mengusulkan agar status PNS eks HTI dicabut adalah pejabat bodoh.

Kepala UKP PIP Yudi Latif mengatakan lembaganya hanya melakukan kajian dan usulan mengenai ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Pembubaran ormas tanpa mekanisme pengadilan berpotensi menciptakan diskriminasi dan persekusi terhadap anggotanya.

Ketua GP Ansor Yaqut Cholil menekankan pada semua anggota Ansor dan Banser untuk tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada persekusi terkait beredarnya daftar anggota HTI.