Indeks Pemberantasan Korupsi

Kasus TPPU Lukas Enembe, KPK memanggil Sekda Papua Ridwan Rumasukun dan Aloysius Renwarin selaku tim penasihat hukum Lukas Enembe.

Wawan sebut ini merupakan tantangan bagi pendidikan antikorupsi yang berarti belum sepenuhnya berhasil.

Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo diperiksa perdana sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi hari ini.

Koalisi masyarakat sipil mendesak Ketua KPK Firli Bahuri mundur dari jabatannya karena dinilai menghambat pemberantasan korupsi.

Jokowi mendorong agar RUU Perampasan Aset segara rampung. Semestinya bisa cepat seperti UU IKN dan Perppu Ciptaker.

RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus didorong agar segera diselesaikan oleh DPR, kata Jokowi.

Zaenur mengatakan saat ini Dewas perlu unjuk gigi untuk menjaga independensi KPK melalui pengusutan perkara ini.

Pimpinan KPK menjelaskan terkait syarat penahanan tersangka kasus dugaan gratifikasi mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Kurnia berpendapat dinasti politik harus dihindari dalam iklim demokrasi dan antikorupsi.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur menganalogikan pernyataan Melchias layaknya kotoran ayam.

Mendagri Tito Karnavian menyebut terungkapnya kasus korupsi Bupati Kapuas sebagai aksi bersih-bersih lingkungan pejabat daerah dan Kemendagri.

KPK menyebut bahwa sejumlah fakta dalam persidangan kasus suap pengurusan perkara di MA mengungkap adanya dugaan keterlibatan Sekretaris MA, Hasbi Hasan.

TII menilai problem korupsi dalam penyaluran bantuan sosial tidak akan berkurang ketika data penerima manfaat masih tidak valid.

Zaenur sebut, selain mengubah paradigma, perlu juga dilakukan perbaikan pengawasan baik di internal maupun eksternal.

Eddy Hiariej sebut pokok persoalannya adalah hubungan profesional antara asisten pribadinya dengan klien Sugeng.

KPK menyebutkan melakukan OTT bukanlah perkara mudah, pasalnya, hal tersebut terkait dengan pidana suap.

KPK melantik 21 orang penyidik dan penyelidik baru yang terdiri dari anggota Polri, BPKP dan PNS KPK.

Wapres Ma'ruf sebut pemerintah mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk melayani publik.

ICW sebut salah satu penyumbang IPK terjun bebas adalah sikap permisif para menteri Jokowi terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Gus Yaqut minta pimpinan satker untuk membuat surat edaran larangan praktik koruptif di lingkungan kerjanya.