Indeks Pemberantasan Korupsi

Eddy Hiariej sebut pokok persoalannya adalah hubungan profesional antara asisten pribadinya dengan klien Sugeng.

KPK menyebutkan melakukan OTT bukanlah perkara mudah, pasalnya, hal tersebut terkait dengan pidana suap.

KPK melantik 21 orang penyidik dan penyelidik baru yang terdiri dari anggota Polri, BPKP dan PNS KPK.

Wapres Ma'ruf sebut pemerintah mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk melayani publik.

ICW sebut salah satu penyumbang IPK terjun bebas adalah sikap permisif para menteri Jokowi terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Gus Yaqut minta pimpinan satker untuk membuat surat edaran larangan praktik koruptif di lingkungan kerjanya.

Mahfud MD mengklaim pemerintah sudah habis-habisan memberantas korupsi, sehingga tak mau disalahkan sepihak bila Indeks Persepsi Korupsi turun.

Keberadaan para anggota Satgassus P3TPK yang baru bisa mengoptimalisasi penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU.

ICW mengamati praktik suap terkait konsesi pengelolaan sumber daya alam, sektor pengadaan, hingga mahar politik biasanya akan mencuat jelang tahun politik.

ICW menilai diterimanya kembali Romahurmuziy alias Romy ke PPP membuktikan bahwa partai politik di Indonesia masih permisif dengan praktik korupsi.

Firli mengajak jajarannya tidak ragu melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi termasuk melalui OTT.

Zaenur mengingatkan OTT itu adalah kewajiban penegak hukum bila ada tindak pidana. Pernyataan Luhut justru kontraproduktif.

Pegiat antikorupsi meminta Presiden Jokowi menegur Luhut Binsar Panjaitan atas pernyataannya soal OTT KPK tidak bagus untuk bangsa ini.

Luhut sebut kegiatan penangkapan-penangkapan korupsi atau OTT KPK tidak bagus, sebab membuat jelek negeri ini.

KPK tetapkan 4 orang tersangka terkait dugaan suap alokasi dana yang bersumber dari APBD dengan modus 'ijon dana hibah.'

Rektor BINUS University, Harjanto Prabowo mengatakan kebijakan pencabutan ijazah bagi alumni yang terbukti korupsi berlaku sejak 2016.

ICW menyebut peringatan Hakordia 2022 layak disikapi dengan rasa berkabung atas runtuhnya komitmen negara dan robohnya harapan masyarakat.

Ketua KPK Firli Bahuri meminta masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Demokrat menilai perlu ada aturan yang ketat dalam pengawasan partai politik agar tidak memberikan kesempatan bagi koruptor untuk maju berpolitik.

KPK sebut manajemen ASN hingga saat ini masih menjadi salah satu lahan basah tindak pidana korupsi.