Indeks Pemberantasan Korupsi

Zaenur menilai Dewas KPK kerap tidak tegas dalam penegakan etik kepada pimpinan KPK pada periode kepemimpinan Firli Bahuri.

Menteri SYL sebut kedatangan dirinya ke KPK sebagai bentuk kooperatif. Ia mengaku akan hadir bila dipanggil di masa depan.

Upaya pemberantasan korupsi saat ini dinilai akan sangat tergantung terhadap komitmen pimpinan tertinggi negara.

Putusan MK soal masa jabatan KPK dinilai mestinya tidak bisa diberlakukan di era Firli Bahuri.

KPK menyebutkan nilai TPPU yang dilakukan Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah bahkan ada kemungkinan terus bertambah.

Feri Amsari menilai OTT KPK tersebut merupakan pengalihan isu dari maraknya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK.

Kasus TPPU Lukas Enembe, KPK memanggil Sekda Papua Ridwan Rumasukun dan Aloysius Renwarin selaku tim penasihat hukum Lukas Enembe.

Wawan sebut ini merupakan tantangan bagi pendidikan antikorupsi yang berarti belum sepenuhnya berhasil.

Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo diperiksa perdana sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi hari ini.

Koalisi masyarakat sipil mendesak Ketua KPK Firli Bahuri mundur dari jabatannya karena dinilai menghambat pemberantasan korupsi.

Jokowi mendorong agar RUU Perampasan Aset segara rampung. Semestinya bisa cepat seperti UU IKN dan Perppu Ciptaker.

RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus didorong agar segera diselesaikan oleh DPR, kata Jokowi.

Zaenur mengatakan saat ini Dewas perlu unjuk gigi untuk menjaga independensi KPK melalui pengusutan perkara ini.

Pimpinan KPK menjelaskan terkait syarat penahanan tersangka kasus dugaan gratifikasi mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Kurnia berpendapat dinasti politik harus dihindari dalam iklim demokrasi dan antikorupsi.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur menganalogikan pernyataan Melchias layaknya kotoran ayam.

Mendagri Tito Karnavian menyebut terungkapnya kasus korupsi Bupati Kapuas sebagai aksi bersih-bersih lingkungan pejabat daerah dan Kemendagri.

KPK menyebut bahwa sejumlah fakta dalam persidangan kasus suap pengurusan perkara di MA mengungkap adanya dugaan keterlibatan Sekretaris MA, Hasbi Hasan.

TII menilai problem korupsi dalam penyaluran bantuan sosial tidak akan berkurang ketika data penerima manfaat masih tidak valid.

Zaenur sebut, selain mengubah paradigma, perlu juga dilakukan perbaikan pengawasan baik di internal maupun eksternal.