Indeks Pemberantasan Korupsi

Menurut Alexander Marwata, keberhasilan pemberantasan korupsi tak bisa dilepaskan dari political will, terutama presiden dan DPR, KPK hanya pelaksana UU. 

Alex mengatakan KPK memilih para direktur dari kepolisian karena mereka yang lolos pada tahap assignment.

Presiden Jokowi harus memilih pansel capim KPK yang berintegritas. Pemberantasan korupsi yang baik dimulai dari pemilihan pansel yang terbaik.

Alih-alih hanya dijatuhi sanksi disiplin berupa pemecatan, pelaku kasus SPK fiktif juga harus dipidanakan agar memberi efek jera dan bukti ketegasan hukum.

Tanpa KPK biaya ekonomi semakin tinggi, investasi akan sangat tertekan.

Zaenur mengingatkan esensi pembentukan pansel adalah membuat pemerintah mencari kandidat pimpinan KPK secara objektif.

Ali Fikri mengingatkan informasi tersebut baru sebatas aduan yang masih harus ditelusuri lebih lanjut.

KPK akan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di LPEI yang sebelumnya juga dilaporkan Menkeu Sri Mulyani ke Kejagung.

Kurnia berharap Kortas Tipikor tidak menjadi ajang gaya-gayaan, tapi menjadi bagian dari upaya penguatan pemberantasan korupsi.

ICW mendorong KPK segera menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk dapat menetapkan kembali Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Upaya mengembalikan UU KPK ke sebelum revisi jangan hanya pemanis jelang pemilu. Janji para paslon harus ditagih.

Jaleswari Pramodhawardani, menuturkan, penurunan skor indeks persepsi korupsi di Tanah Air terjadi akibat biaya politik tinggi.

Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ingin meloloskan UU tentang perampasan aset sebagai bentuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagaimana caranya?

Ganjar menyinggung soal sikap atasan yang tidak menjadi teladan bagi bawahan-bawahannya terkait tindakan antikorupsi.

Prabowo menyebutkan, langkah-langkahnya untuk memberantas korupsi di Tanah Air didasari hal yang realistis.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, ingin merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

Nawawi menilai pemberantasan korupsi di Tanah Air masih belum maksimal. Buktinya, masih ada laporan dari masyarakat soal pungli di pemerintahan.

KPK didesak tidak ragu mengusut dugaan tindak pidana pada perkara pungli ini. Jika ragu, KPK bisa menyerahkan pada kejaksaan atau kepolisian.

Pemilihan calon pengganti Firli Bahuri diminta tidak hanya didasarkan pada subjektivitas untuk mengamankan kepentingan Presiden maupun DPR.

Kasus pidana yang menyandung Firli Bahuri membuktikan pelemahan KPK betul terjadi. KPK ibarat dihancurkan dari luar dan dibunuh dari dalam.