Indeks Pemberantasan Korupsi

Hasil IPAK 2023 sejalan dengan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia juga merosot tajam. Hal ini bukti budaya korupsi di Indonesia masih menjamur.

Fahri Hamzah memandang Prabowo Subianto sosok tak mudah disandera oleh siapa pun, sehingga diyakini mampu mencegah praktik korupsi di Indonesia.

Semula pemeriksaan Dahlan Iskan dijadwalkan pekan lalu. Namun karena ia berhalangan hadir, maka ditunda.

KPK juga memanggil saksi lainnya untuk menelusuri adanya dugaan pengantaran uang puluhan miliar menggunakan jet pribadi milik Lukas Enembe.

KPK menggali informasi dari para saksi terkait dugaan adanya pengaturan lelang untuk memenangkan perusahaan tertentu di kasus korupsi Basarnas.

Pernyataan Megawati Soekarnoputri terkait pembubaran KPK menuai polemik hingga PDIP mengklarifikasi.

Semestinya kasus korupsi tetap diproses bila alat buktinya cukup, tidak peduli apakah jelang pemilu atau tidak.

Harun Masiku menjadi buronan KPK sejak awal 2020. Nama tersangka kasus suap itu muncul tenggelam di tahun politik.

Ali menyebut pelaksanaan eksekusi Mardani H Maming ke lapas menunggu salinan putusan kasasi MA diterima oleh jaksa KPK.

Dalam pidato politiknya, AHY menilai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih tebang pilih, yang tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Selain perubahan SK, pimpinan KPK juga menerbitkan surat tugas bagi Brigjen Endar mengikuti pendidikan di Lemhannas.

Zaenur berharap dengan penegakan zero tolerance, nama baik KPK akan pulih seiring waktu dan penegakan korupsi akan kembali tegas.

ICW menilai kasus pungli di rutan KPK menunjukkan lemahnya integritas para pegawai KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri.

Nurul Ghufron menduga praktik pungli di rutan KPK pakai modus berupa keterlibatan rekening pihak ketiga dalam transaksinya.

Zaenur menilai Dewas KPK kerap tidak tegas dalam penegakan etik kepada pimpinan KPK pada periode kepemimpinan Firli Bahuri.

Menteri SYL sebut kedatangan dirinya ke KPK sebagai bentuk kooperatif. Ia mengaku akan hadir bila dipanggil di masa depan.

Upaya pemberantasan korupsi saat ini dinilai akan sangat tergantung terhadap komitmen pimpinan tertinggi negara.

Putusan MK soal masa jabatan KPK dinilai mestinya tidak bisa diberlakukan di era Firli Bahuri.

KPK menyebutkan nilai TPPU yang dilakukan Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah bahkan ada kemungkinan terus bertambah.

Feri Amsari menilai OTT KPK tersebut merupakan pengalihan isu dari maraknya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK.