tirto.id - Capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, ingin menyejahterakan penyelenggara negara sebagai salah satu komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.
Hal ini disampaikan Prabowo Subianto dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang digelar KPK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).
Prabowo menyebutkan, langkah-langkahnya untuk memberantas korupsi di Tanah Air didasari hal yang realistis. Salah satunya, yakni dengan cara mengatur kualitas hidup pengambil keputusan di pihak kepemerintahan.
Utamanya, yakni penyelenggara negara yang memang diberikan anggaran dalam jumlah besar oleh pemerintah. Prabowo mencontohkan, hakim di luar negeri menjabat hingga akhir hayatnya.
Kemudian, ketua mahkamah agung di luar negeri juga memiliki gaji dan rumah dinas yang besar. Hal tersebut diyakini tak akan menimbulkan aksi korupsi di antara penyelenggara di luar negeri.
Prabowo menginginkan agar fasilitas serupa didapatkan oleh penyelenggara di Indonesia. Pada implementasinya, ia ingin gaji penyelenggara negara ditingkatkan.
"Kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara, kita mampu," ucapnya.
Prabowo mengklaim bahwa dia telah mengalkulasikan terkait kenaikan gaji penyelenggara negara dengan tim pakarnya. Ia meyakini Pemerintah Indonesia mampu meningkatkan gaji para penyelenggara negara.
"Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya, bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem," urainya.
Prabowo mengaku melihat adanya ketimpangan gaji antara karyawan yang memiliki tanggung jawab besar dengan karyawan yang tanggung jawabnya lebih kecil. Hal ini terjadi di lingkungan kementerian yang Prabowo pimpin, yakni Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Menurut Prabowo, dia telah mengajukan kenaikan gaji untuk karyawan yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Namun, hal ini tak kunjung direalisasikan.
Ia menilai, kenaikan gaji untuk pegawai yang memiliki tanggung jawab lebih besar akan meminimalkan korupsi. Prabowo menyebutkan, selain kenaikan gaji, pegawai bertanggung jawab besar bisa diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat.
"Saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kementerian Pertahanan yang mengendalikan anggaran begitu besar, diberi bintang tiga, tapi sampai sekarang ya mungkin birokrasi dan sebagainya masih belum tembus," ucapnya.
Di satu sisi, Prabowo mendukung kewajiban pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Ia menyebutkan, saat ada yang tak melaporkan LHKPN, seorang penyelenggara bisa diberikan sanksi.
Meski demikian, Prabowo tak mengungkapkan bentuk sanksi yang diberikan kepada penyelenggara negara yang tak melaporkan LHKPN-nya.
"Karena itu, saya sangat mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur, semua kekayaan harus dilaporkan," kata dia.
Untuk diketahui, PAKU Integritas Capres-Cawapres digelar KPK pada Rabu (17/1/2024) malam. Kegiatan ini dihadiri oleh tiga pasang capres-cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2024 serta elite parpol pengusung masing-masing paslon untuk memaparkan komitmen terkait pemberantasan korupsi.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Maya Saputri
