Indeks Pemberantasan Korupsi

Selain kode “banjir," kata Taufan, para tahanan harus membayar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta setiap ada sidak tersebut.

Selain kasus kedua yang naik tahap penyidikan, perkara dugaan korupsi dan pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri juga masih berjalan.

Miryam S Haryani diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Usai diperiksa, Kuntu mengaku dicecar oleh penyidik KPK terkait pembangunan kantor DPD PDIP di Sofifi, Maluku Utara.

Harli Siregar sebut dari 10 jaksa yang ditarik dari KPK, tiga memiliki jabatan struktural, yaitu: Ahmad Burhanudin, Ali Fikri, dan Andhi Kurniawan.

Hasto berkata dirinya baru mengetahui surat pemanggilan KPK itu pada hari jelang pemeriksaan padahal ada acara di Jogja.

Praswad minta KPK tak hanya meriksa tokoh politik yang diduga terlibat, tapi juga pimpinan KPK yang diduga turut menghalangi pencarian Harun Masiku.

IM57+ memandang pembenahan di KPK tidak bisa dilakukan biasa-biasa saja.

Kasi Humas Polrestabes Bandung, AKP Nurindah, mengatakan, senjata tersebut telah diamankan setelah adanya penyerahan dari pihak rutan.

Muhaimin Syarif yang diduga sebagai pemberi suap kepada Abdul Gani, ditangkap di wilayah Banten, Selasa (16/7/2024).

Sudirman Said menilai KPK merupakan lembaga negara yang strategis jika dikelola dengan komitmen dan integritas.

Pahala mengatakan semakin banyak orang yang mendaftar berarti Pansel Capim dan Dewas KPK akan semakin banyak memiliki pilihan.

Mayoritas pejabat yang korupsi justru didasari bukan karena kebutuhan sehari-hari, tapi karena perilaku rakus yang ada pada diri mereka.

Gagalnya BPK menghasilkan produk audit bebas kepentingan bermuara dari sistem seleksi pimpinannya yang minim akuntabilitas.

Maruf Amin sebut dengan mendaftar menjadi pimpinan KPK, maka kans untuk melakukan perubahan dan perbaikan akan semakin besar.

Oleh karena kewenangannya yang besar, Benny menilai KPK perlu diawasi oleh DPR.

Menurut Alexander Marwata, keberhasilan pemberantasan korupsi tak bisa dilepaskan dari political will, terutama presiden dan DPR, KPK hanya pelaksana UU. 

Alex mengatakan KPK memilih para direktur dari kepolisian karena mereka yang lolos pada tahap assignment.

Presiden Jokowi harus memilih pansel capim KPK yang berintegritas. Pemberantasan korupsi yang baik dimulai dari pemilihan pansel yang terbaik.

Alih-alih hanya dijatuhi sanksi disiplin berupa pemecatan, pelaku kasus SPK fiktif juga harus dipidanakan agar memberi efek jera dan bukti ketegasan hukum.