Indeks Pelanggaran Ham

Siasat Prabowo menggaet eks komisioner Komnas HAM bukan berarti bisa menghapus dugaan pelanggaran HAM masa lalu.

"Penggusuran, penganiayaan, pengambilan hak rakyat, reklamasi, banyak sekali," kata Siane.

Selain peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ada dua celah hukum yang bisa diajukan tim advokasi kasus pembunuhan Munir.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Kabareskrim Arief Sulistyanto untuk membuka kembali berkas kasus pembunuhan Munir.

Menurut Melanie, sosok Munir adalah energi, pola pikir dan tenaga untuk bergerak.

Menurut Suci, yang diperlukan dalam mengungkap kasus pembunuhan Munir adalah keberanian dan kemauan saja.

Kejahatan itu merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan secara sistematis pemerintahan saat itu yakni menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Wiranto mengklaim kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu susah untuk dibawa ke pengadilan karena buktinya minim. Dia mencontohkan salah satunya ialah kasus penembakan misterius (petrus).

Komnas HAM meminta DPR RI segera membentuk tim pengawas pemberantasan terorisme. Pembentukan tim pengawas itu merupakan amanat UU Antiterorisme yang baru.

Soal kasus pembunuhan Munir, negara hanya berhasil mengadili pelaku lapangan. Di setiap lapis periode pemerintahan, dalang pembunuhan tak tersentuh.

Upaya mencari keadilan melalui media sosial yang dilakukan Anindya sebagai korban pelecehan seksual berbuntut panjang.

Meiliana, seorang keturunan Tionghoa, akhirnya divonis penjara 1,5 tahun. Semua berawal dari keluhannya terhadap suara azan yang terlampau keras.

Asian Games 2018 menjadi perayaan prestasi manusia, tetapi bukan berarti harus mencabut hak hidup manusia.

Dua orang yang bakal maju pada pemilihan presiden tahun depan punya catatan tak menyenangkan terkait HAM.

Riza juga meminta agar pengusutan kasus-kasus HAM tak digunakan untuk menyudutkan individu tertentu. "Harus fair dan adil," kata Riza.

PDIP menyambangi Komnas HAM untuk meminta lembaga tersebut memeriksa kembali kasus Kudatuli.

Wacana pembentukan DKN oleh Wiranto dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah mufakat.

Sejumlah aktivis HAM menolak keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

Menurut KontraS, jika benar Zainudin meninggal akibat mengalami tindak kekerasan oleh oknum polisi, berarti oknum tersebut telah melanggar hukum.

“Kalau lihat dari yang bicara saja itu kan kami sendiri di KontraS melihatnya tidak yakin bahwa Pak Menkopolhukam ingin menyelesaikan HAM di masa lalu,” tegas Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Putri Karnesia.