tirto.id - Pidato Wakil Presiden Jusuf Kalla di Komnas HAM, Selasa (11/12/2018) sore, menunjukkan bahwa ia tidak paham apa-apa soal Hak Asasi Manusia. Ia mengatakan bahwa negara juga korban pelanggaran HAM.
"Aparat pemerintah juga dilanggar hak-haknya. Tentu kami menyadari siapa yang melanggar HAM, tentu bukan tentara. Tapi sebaliknya, masyarakat yang anti-pemerintah yang sangat melanggar HAM," ucap JK.
"Pemerintah bukan hanya sebagai posisi selalu tertuduh melanggar HAM, tapi juga korban. Ini tentu hal yang menjadi pemahaman bersama," tambahnya.
Pernyataan bahwa JK tak paham apa-apa soal HAM salah satunya keluar dari mulut Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur. Ia mengaku "terkejut" dengan pernyataan JK.
Isnur mengatakan ada tiga hal yang bisa disimpulkan dari pernyataan itu. Pertama, JK tak memahami UUD 1945 dengan baik dan benar.
"Sudah jelas kalau pak Wapres tidak membaca konstitusi selama ini dan segala turunannya, termasuk UU HAM dan ratifikasi-ratifikasi internasional terkait HAM," kata Isnur kepada reporter Tirto, Selasa (11/12/2018) malam.
Dalam konstitusi jelas tertulis bahwa yang diberi mandat untuk memenuhi dan menghormati hak asasi manusia setiap warga adalah pemerintah, bukan sebaliknya.
"Segala permasalahan terkait HAM, yang ditagih adalah ke pemerintah dan negara. Enggak ada ceritanya malah pemerintah yang curhat. Pak JK benar-benar tidak baca itu semua. Itu blunder sekali omongannya," kata Isnur.
Kedua, kata Isnur, omongan JK akan mempermalukan Kementerian Luar Negeri saat mewakili Indonesia ketika berhadapan dengan dewan HAM internasional. "Bagaimana jadinya kalau ucapan itu dibaca oleh diplomat-diplomat internasional?" katanya.
Terakhir, ucapan Kalla bagi Isnur menjelaskan kenapa sampai saat ini penuntasan kasus pelanggaran HAM jalan di tempat.
"Berarti selama ini mereka menganggap jadi korban HAM. Pantas kita-kita ini selama ini kurang digubris," kata Isnur.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsari juga menilai serupa. Menurutnya apa dikatakan oleh Jusuf Kalla tidak tepat sama sekali karena HAM tidak melekat pada negara atau pemerintah, tapi pada tiap-tiap individu.
"Negara tak bisa HAM-nya dilanggar. Negara sudah dilindungi oleh segala aparat keamanan dan penegak hukum, oleh kebijakan-kebijakan. Apalagi tugas negara justru melindungi HAM warganya," kata Beka saat dihubungi Selasa malam.
Tidak Tahu Atau Pura-Pura Tak Tahu?
Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai ucapan JK mengesankan pemerintah menghindar dari tanggung jawab untuk melindungi hak asasi warganya. Jusuf Kalla dinilai tak mau mempertanggungjawabkan janjinya saat kampanye dahulu untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Harusnya Pemerintah menjelaskan kenapa selama ini tutup mata terhadap kendala-kendala yang dialami Komnas HAM. Komnas HAM butuh dukungan politik. Mereka enggak punya kekuatan politik. Ini ironi: dukungan politik tak diberikan, malah beralibi," kata Usman saat dihubungi Selasa malam.
Kata Usman, di masa pemerintahan Joko Widodo, Jusuf Kalla selalu hadir di sidang umum PBB. Itu mengindikasikan bahwa ia sebetulnya punya pengetahuan yang memadai.
"Nah, ini yang kita enggak tahu dari omongan pak JK tadi sore: apa betul tidak tahu atau memang hanya pura-pura?"
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
