tirto.id - Sejumlah pekerja perusahaan konstruksi pelat merah PT Istaka Karya diduga dibunuh pada Minggu (2/12/2018) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, ketika sedang mengerjakan proyek segmen 5 Trans Papua. Sejauh ini kronologi dan jumlah korban belum jelas. Aparat belum berhasil sampai ke lokasi kejadian.
Dan ini bukan satu-satunya kasus kekerasan yang terjadi di kabupaten seluas 2.168 kilometer persegi dan berpenduduk 97.274 orang (2013) ini.
Tahun ini saja, berdasarkan penelusuran Google News, ada tiga kasus kekerasan terjadi. Pada Juli, berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal, ada lima warga yang ditembak kelompok bersenjata. Tiga di antaranya meninggal.
Mengutip Antara, warga sipil yang diserang itu tinggal di sekitar bandara Kenyam, Kabupaten Nduga.
Yang kedua adalah penembakan pesawat Trigana Air pada 25 Juni 2018. Informasi ini juga didapat dari Kamal. Kepada reporter Tirto, ia menjelaskan penembakan sebanyak 10 kali terjadi ketika pesawat Twin Otter Trigana Air PK-YRU hendak parkir.
Pesawat itu mengangkut 17 orang, terdiri dari 15 polisi dan dua pilot. Polisi yang diangkut ditugaskan mengamankan pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018.
Kasus terakhir adalah penyanderaan 15 guru selama 14 hari di Mapenduma, Nduga. Saat itu penyanderaan diduga didalangi Egianus Kogoya.
Meski para guru berhasil dilepaskan, tapi Egianus tidak tertangkap hingga sekarang.
Ketiga peristiwa itu diketahui lewat satu sumber: polisi. Faktanya Nduga memang termasuk daerah yang sulit dijangkau. Segala kejadian sulit diverifikasi dari pihak selain polisi, misalnya dari masyarakat atau gereja.
Daerah Merah, Basis Pro-Kemerdekaan
Dari rentetan peristiwa itu, tak heran jika kemudian Presiden Joko Widodo mengatakan Nduga adalah "daerah merah."
"Dulu memang warnanya merah. Saya dulu pernah ke sana," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, (4/12/2018) kemarin.
"Dulu" yang dimaksud sebetulnya tidak terlalu lama, yakni pada akhir 2015. Jokowi sempat bercerita dia sempat ke Nduga, tepatnya ke Desa Kenyam, meski diimbau Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak berangkat. Namun, ia ngotot pergi dan tidak terjadi apa-apa.
Adriana Elisabeth, mantan Kepala Pusat Peneliti Politik LIPI yang sudah mengkaji Papua sejak 2004, mengatakan daerah merah adalah sebutan untuk wilayah yang terdapat banyak pejuang pro-kemerdekaannya.
"Tepatnya wilayah Pegunungan Tengah, sih. Ada 7 kabupaten. Nduga hanya salah-satunya," katanya kepada reporter Tirto, Rabu (5/12/2018) siang.
Pegunungan Tengah jadi basis pejuang pro-kemerdekaan karena faktor yang menyejarah. Dalam buku Updating Papua Road Map yang juga ditulis Adriana bersama tim LIPI yang lain, disebutkan bahwa masyarakat di Pegunungan Tengah memiliki "memori kolektif buruk tentang kekerasan negara dan cenderung anti pemerintah" (Hlm 123) karena praktik kekerasan yang begitu kuat dibanding wilayah lain.
Tahun 1977-1978, di wilayah suku Dani, Damal, dan Amungme, perang pecah antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan militer. Kala itu, sebagaimana ditulis dalam catatan kaki nomor 16 buku, "ratusan hingga ribuan orang Pegunungan Tengah Papua mendukung perang gerilya OPM."
Dalam peristiwa ini 3.000 orang mengungsi setelah berbagai kelompok masyarakat menyerah.
Generasi setelah itu tumbuh di tengah-tengah memori kolektif buruk tersebut. Generasi baru menyimpan dendam yang diwariskan para orangtua. Mereka selalu diingatkan tentang keluarga yang meninggal karena dibunuh tentara (Hlm. 124).
Meski sejarahnya begitu kelam, tapi bagi Elisabeth, kasus pembunuhan tempo hari tetap tak bisa dibenarkan.
"Kalau bicara pelanggaran HAM, itu selalu negara ke masyarakat. Kalau masyarakat ke aparat itu tak bisa disebut pelanggaran HAM. Tapi bukan berarti membenarkan kekerasan itu terjadi," tegasnya.
Selain soal kekerasan, sarana dan prasarana di sana pun masih terbilang minim. Yang paling terlihat: fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Menurut situs sekolah.data.kemdikbud.go.id, di Nduga hanya ada 56 sekolah. Sementara di dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id lebih sedikit lagi: cuma 39. Dengan demikian Nduga jadi salah satu Kabupaten yang punya sekolah paling sedikit di seantero Papua.
Di Distrik Yigi, tempat pembunuhan, jumlahnya lebih parah lagi. Dalam data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tahun 2016, jumlah sekolah di Yigi hanya empat sekolah dasar dan satu SMP. Tidak ada SMA di sana.
Dari segi kesehatan, berdasar rujukan yang sama, Yigi hanya mempunyai dua Poliklinik dan satu Puskesmas. Tenaga kesehatannya sangat terbatas dengan satu dokter, satu bidan, 14 mantri kesehatan, dan 15 dukun anak.
Tidak sulit menghitung kerja keras dokter di Yigi. Perbandingan dokter dengan penduduk setempat ada di angka 1: 19.251 orang.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Rio Apinino
