Indeks Pelanggaran Ham

Kejaksaan Agung berencana mengembalikan berkas laporan penyelidikan kasus pembunuhan dukun santet kepada Komnas HAM. 

Arsul menuturkan, jika pendekatan non-yudisial belum dipastikan akan ditempuh Jokowi jika terpilih lagi menjadi presiden.

Komnas HAM meminta TKN untuk mengingatkan Jokowi agar berkomitmen melaksanakan delapan rekomendasi lembaga tersebut. 

Komnas HAM menilai langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melarang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) tidak melanggar HAM.

Faldo Maldini berpendapat aspirasi soal referendum Papua seharusnya bisa diperjuangkan secara politik. Menurut Jubir BPN Prabowo itu, wacana tersebut juga perlu didiskusikan di publik.  

Personel Bundeswehr dibolehkan menolak perintah atasan jika dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

YLBHI menyatakan pernyataan dukungan dari Muchdi PR menambah daftar purnawirawan jenderal yang bermasalah terkait kasus HAM. 

TKN Jokowi tak ambil pusing dengan latar belakang Muchdi yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir. 

Dukungan Muchdi kepada Jokowi-Ma'ruf dinilai semakin menegaskan Jokowi tidak bersih lingkarannya dari pelanggaran HAM.

"Negara berutang banyak pada Aceh dalam menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu," tutup Andi.

Instruksi Jaksa Agung mengarah ke perampasan buku, sehingga membayakan sistem hukum, karena melawan Mahkamah Konstitusi soal kewenangan pelarangan buku harus berdasar putusan peradilan.

Komnas HAM telah merampungkan penyelidikan kasus pembantaian 'dukun santet' pada 1998. Kejaksaan akan melanjutkan itu ke tingkat penyidikan.

Lukas Tumiso, bekas tahanan politik, masa bodoh dengan pilpres-pilpresan. Bagi dia reformasi sama saja seperti Orde Baru. Pemerintah cuek dengan orang-orang sepertinya.

KontraS menilai jawaban-jawaban Jokowi terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019 selama sesi satu hingga dua masih ambigu.

Dalam Debat Pilpres 2019, Jokowi menyatakan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seharusnya sudah tuntas setelah peristiwanya terjadi. 

Debat Piples 2019 untuk tahap pertama akan digelar pada Kamis (17/1/2019) malam ini mengusung tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Tapi menurut pejuang Aksi Kamisan, debat ini tak selesaikan masalah pelanggaran HAM.

Priyo Budi Santoso menyatakan Prabowo siap menjawab pertanyaan apa pun di Debat Pilpres 2019, termasuk soal pelanggaran HAM pada masa lalu.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan kasus Novel Baswedan bukan termasuk pelanggaran HAM yang berat. Selama pemerintahan Jokowi, belum pernah ada pelanggaran HAM berat.

LPSK mengaku telah membantu membayari iuran BPJS Kesehatan para penyintas pelanggaran HAM masa lalu sejak 2011. Memang, jumlahnya tak seberapa.

Karding mengatakan, ada beberapa orang yang masih percaya Prabowo terlibat dalam peristiwa penculikan aktivis tahun 1998.