Indeks Pelanggaran Ham

Komnas HAM meminta komitmen Jokowi terkait persoalan HAM dapat ditindaklanjuti dalam bentuk konkret dan terukur.

LIPI memetakan isu strategis menjelang Pemilu 2019 dengan menggelar survei di 34 provinsi dan penelitian kualitatif di 7 provinsi serta mewawancarai para ahli di 11 provinsi. 

Komnas HAM meluncurkan ‘Buku Saku HAM untuk Brimob’ agar Brimob dapat menetapkan standar dan nilai HAM ketika bertugas.

Pemerintah didesak untuk libatkan tokoh adat agar pemburuan tak menyasar warga sipil.

Nduga adalah wilayah merah. Di sana, puluhan orang tewas dalam tiga tahun terakhir.

Jokowi menyebut Nduga sebagai daerah merah. Dari aspek historis, wilayah itu memang menyimpan memori kelam soal kekerasan aparat.

"Terkait dengan peristiwa ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali tindakan kelompok kriminal bersenjata itu, dengan akibat dari tindakan mereka ini terjadi pelanggaran HAM yang serius," kata Frits.

Hingga hari ini, korban pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi I belum mendapatkan keadilan.

Budiman Sudjatmiko mengatakan, Presiden Jokowi sebenarnya ingin menyelesaikan kasus HAM masa lalu, namun niatnya tersebut terhalang oleh sekelompok orang.

Brigpol Dekris Mata dan kawan-kawan yang menjadi pelaku pengeroyokan Agustinus mendapat sanksi berupa teguran tertulis dari Polres Sumba Barat.

Agustinus menjadi korban penyiksaan polisi. Kaki kanannya kini membusuk karena ditembak. Anggota Polres Sumba Barat hanya disidang etik.

"Hasil evaluasi KontraS terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK empat tahun: mereka gagal penuhi janji selesaikan kasus HAM," kata Yati.

Jokowi dalam termin pertama kepemimpinannya dianggap tak selesaikan satu pun kasus pelanggaran HAM berat.

Pembubaran Aksi Kamisan diiringi kekerasan, ujaran kebencian, dan pemaksaan.

Luka abadi.
Mendung tak berganti di
langit Semanggi.

Siasat Prabowo menggaet eks komisioner Komnas HAM bukan berarti bisa menghapus dugaan pelanggaran HAM masa lalu.

"Penggusuran, penganiayaan, pengambilan hak rakyat, reklamasi, banyak sekali," kata Siane.

Selain peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ada dua celah hukum yang bisa diajukan tim advokasi kasus pembunuhan Munir.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Kabareskrim Arief Sulistyanto untuk membuka kembali berkas kasus pembunuhan Munir.

Menurut Melanie, sosok Munir adalah energi, pola pikir dan tenaga untuk bergerak.