Indeks Pelanggaran Ham

"Terkait dengan peristiwa ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali tindakan kelompok kriminal bersenjata itu, dengan akibat dari tindakan mereka ini terjadi pelanggaran HAM yang serius," kata Frits.

Hingga hari ini, korban pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi I belum mendapatkan keadilan.

Budiman Sudjatmiko mengatakan, Presiden Jokowi sebenarnya ingin menyelesaikan kasus HAM masa lalu, namun niatnya tersebut terhalang oleh sekelompok orang.

Brigpol Dekris Mata dan kawan-kawan yang menjadi pelaku pengeroyokan Agustinus mendapat sanksi berupa teguran tertulis dari Polres Sumba Barat.

Agustinus menjadi korban penyiksaan polisi. Kaki kanannya kini membusuk karena ditembak. Anggota Polres Sumba Barat hanya disidang etik.

"Hasil evaluasi KontraS terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK empat tahun: mereka gagal penuhi janji selesaikan kasus HAM," kata Yati.

Jokowi dalam termin pertama kepemimpinannya dianggap tak selesaikan satu pun kasus pelanggaran HAM berat.

Pembubaran Aksi Kamisan diiringi kekerasan, ujaran kebencian, dan pemaksaan.

Luka abadi.
Mendung tak berganti di
langit Semanggi.

Siasat Prabowo menggaet eks komisioner Komnas HAM bukan berarti bisa menghapus dugaan pelanggaran HAM masa lalu.

"Penggusuran, penganiayaan, pengambilan hak rakyat, reklamasi, banyak sekali," kata Siane.

Selain peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ada dua celah hukum yang bisa diajukan tim advokasi kasus pembunuhan Munir.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Kabareskrim Arief Sulistyanto untuk membuka kembali berkas kasus pembunuhan Munir.

Menurut Melanie, sosok Munir adalah energi, pola pikir dan tenaga untuk bergerak.

Menurut Suci, yang diperlukan dalam mengungkap kasus pembunuhan Munir adalah keberanian dan kemauan saja.

Kejahatan itu merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan secara sistematis pemerintahan saat itu yakni menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Wiranto mengklaim kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu susah untuk dibawa ke pengadilan karena buktinya minim. Dia mencontohkan salah satunya ialah kasus penembakan misterius (petrus).

Komnas HAM meminta DPR RI segera membentuk tim pengawas pemberantasan terorisme. Pembentukan tim pengawas itu merupakan amanat UU Antiterorisme yang baru.

Soal kasus pembunuhan Munir, negara hanya berhasil mengadili pelaku lapangan. Di setiap lapis periode pemerintahan, dalang pembunuhan tak tersentuh.

Upaya mencari keadilan melalui media sosial yang dilakukan Anindya sebagai korban pelecehan seksual berbuntut panjang.