Menuju konten utama

YLBHI Nilai Muchdi PR Tambah Jendral Bermasalah di Kubu Jokowi

YLBHI menyatakan pernyataan dukungan dari Muchdi PR menambah daftar purnawirawan jenderal yang bermasalah terkait kasus HAM. 

YLBHI Nilai Muchdi PR Tambah Jendral Bermasalah di Kubu Jokowi
Muchdi Purwopranjono. FOTO/ANTARA News.

tirto.id - Wakil Ketua Umum Partai Berkarya, Mayor Jenderal (purn) Muchdi Purwoprandjono (Muchdi PR) menyatakan dirinya mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai Muchdi PR akan menambah daftar jenderal bermasalah di kubu Jokowi.

Menurut Isnur, hal ini semakin menegaskan dugaan bahwa Jokowi-Ma'ruf tidak siap menuntaskan banyak kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Isnur berpendapat demikian karena Mucdi PR diduga terlibat pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib meski pengadilan membebaskannya.

Selain itu, dia mencatat purnawirawan jenderal pendukung Jokowi, yang diduga pernah terlibat pelanggaran HAM, ialah Wiranto, AM Hendropriyono. Nama Sutiyoso dan Ryamizard Ryacudu bisa menambah daftar itu.

"[nama-nama] Itu bermasalah semua. Sudah sejak [Pilpres] 2014 lalu [Mendukung Jokowi]," kata Isnur kepada reporter Tirto, Senin (11/2/2019).

Wiranto kerap dikaitkan dengan dugaan pelanggaran HAM di peristiwa Semanggi I dan II, dan kekerasan di Timor Timur. Sementara Hendropriyono dikaitkan dengan peristiwa Talangsari.

Meskipun demikian, Isnur mengingatkan kubu Prabowo Subianto juga dihuni oleh orang yang bermasalah terkait kasus HAM.

"Jadi kedua kubu itu sama saja sebetulnya," kata Isnur.

Setidaknya Prabowo sendiri diduga melakukan penculikan aktivis pada tahun 1998. Nama kedua adalah Kivlan Zein yang diduga terlibat di peristiwa 1998. Selain itu, di kubu Prabowo juga ada anak Soeharto, Tommy Soeharto yang pernah divonis bersalah karena terlibat pembunuhan hakim agung, Syafiudin Kartasasmita pada 2002.

Hal ini membuat Isnur juga meragukan Prabowo akan serius dalam mendukung penegakan HAM dan penuntasan kasus-kasus HAM di masa lalu.

Direktur Amnesty International Usman Hamid juga berpendapat sama dengan Isnur mengenai pernyataan dukungan Muchdi PR untuk Jokowi.

Menurut Usman, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi masih memiliki utang untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Bagi Usman, kasus itu belum selesai.

"Mereka berdua punya utang penyelesaian kasus pembunuhan Munir," kata Usman kepada Tirto.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Felix Nathaniel

tirto.id - Politik
Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom