tirto.id - Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memaparkan hasil riset mengenai pemetaan isu dan masalah strategis di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan menjelang Pemilu 2019.
"Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan untuk mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia," ujar Kepala Pusat Peneliti Politik Firman Noor ketika ditemui di Gedung LIPI, Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2018).
Riset Pusat Penelitian Politik LIPI digelar di 34 provinsi dengan metode survei yang melibatkan 2.100 responden. Survei ini juga menjadikan 145 ahli di 11 provinsi sebagai responden. Selain itu, tim riset LIPI juga melalukan penelitian kualitatif di 7 provinsi. Riset ini digelar pada 2018.
Di bidang politik, Firman menjelaskan riset lembaganya menemukan tiga isu penting yang menjadi perhatian pemerintah dan para elit politik, yakni kebebasan sipil, perilaku memilih dan partisipasi pemilih.
"[Partisipasi pemilih] merupakan aspek yang dapat menentukan kualitas pemilu di Indonesia," ujarnya.
Firman menambahkan perilaku memilih diprediksi akan dipengaruhi oleh kecenderungan pilihan kelompok milenial, pertimbangan representasi agama, dan pengaruh religiusitas dalam perspektif politik pemilih.
Sementara di bidang ekonomi, kata Firman, riset LIPI menyimpulkan publik mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan.
Namun, dia melanjutkan, publik menilai pemerintah mesih perlu berupaya menciptakan keadilan ekonomi jangka panjang.
"Hal yang perlu mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah yaitu perbaikan pada akses kebutuhan dasar seperti perumahan, stabilitas harga kebutuhan pokok, penyediaan air bersih, transportasi publik, dan kualitas pendidikan," kata dia.
Sedangkan di bidang keamanan, hasil riset LIPI menunjukkan publik menilai kinerja pemerintah pada bidang keamanan secara umum mulai membaik. Kebijakan di bidang keamanan itu meliputi penegakan hukum, perlindungan HAM, dan pemberantasan korupsi.
"Namun terkait komitmen Jokowi dan Jusuf Kalla dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu [dinilai] masih menjadi pekerjaan rumah [pemerintah] yang belum selesai," kata Firman.
Untuk bidang sosial budaya, Firman mengatakan politisasi isu SARA dan dan penyebaran hoaks masih menjadi masalah penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan elit politik. Dua masalah ini bisa memicu intoleransi dan keresahan di masyarakat jika ekskalasinya terus meningkat.
"Perlu pendidikan politik di masyarakat, kearifan dalam menggunakan sosial media dan juga keteladan elit politik," kata Firman.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Addi M Idhom
