Debat Pertama Soal HAM, Gerindra: Tidak Akan Laku Isu Seperti Itu

Heri Budianto mengatakan, tema debat pertama soal isu HAM adalah lagu lama yang selalu dihembuskan dan tidak jelas kebenarannya.

Reporter: Felix Nathaniel

Terbit 21 Dec 2018 20:55 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berpidato saat menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Rabu (5/12/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

tirto.id - Debat paslon untuk pilpres 2019 akan membahas masalah hukum, HAM, dan keamanan. Menurut juru bicara Partai Gerindra Heri Budianto, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno tak akan takut dengan pembicaraan isu HAM tersebut.

Meski Prabowo sering dikaitkan dengan kejahatan HAM di masa lalu, Heri merasa isu tersebut adalah lagu lama yang selalu dihembuskan dan tidak jelas kebenarannya.

Bila memang benar, seharusnya pihak yang menuding Prabowo terkait kejahatan masa lalu memberikan fakta hukum yang jelas.

“Saya kira, sudahlah membangun narasi-narasi seperti itu. Tentu saja saya kira enggak akan laku di masyarakat isu seperti itu. Kalau terbukti bermasalah, saya kira [Prabowo] tak akan bisa maju di pilpres 2019,” kata Heri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Dia menilai, masalah itu sudah selesai. Prabowo, menurut Heri, tak mempunyai kesalahan pelanggaran HAM di masa lalu.

Heri berharap, debat nanti akan membahas masalah hukum yang dirasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Saya kira [masalah Prabowo] sudah clear dan masyarakat sudah cerdas memilah mana yang benar dan tidak,” ucapnya lagi.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arsul Sani mengaku siap dengan debat paslon tahap pertama yang diadakan 17 Januari 2019 mendatang.

Arsul mengaku pihaknya akan mengedepankan penyelesaian masalah HAM masa lalu dengan jalur non-yudisial.

“Kan harus dipilih dulu non-yudisial langkahnya seperti ini, ini, ini. Karena kalau enggak seperti itu nanti ada tuduhan lagi. Ini politisasi atau kriminalisasi,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (21/12/2018).

Yang dimaksud Arsul adalah dia lebih mengedepankan masalah penyelesaian non-yudisial untuk kejahatan Hak Asasi Manusia.

Hal ini karena kalau bicara dugaan pelanggaran HAM masa lalu, akan ada banyak tokoh politik yang disangkutpautkan, seperti halnya Prabowo Subianto dan Wiranto.

Kalaupun Jokowi menang, Arsul merasa jalur yudisial untuk penyelesaian perkara HAM tetap tak bisa dilakukan.

“Kasus tahun 1998 itu diimplikasikan juga salah satunya kepada Pak Prabowo. Jadi isu baru nggak itu kalau disampaikan? Kan jadi isu baru. Bahkan katakanlah kalau Pak Jokowi menang itu dilaksanakan dengan yudisial dan yang disasar soal itu juga akan tetap jadi isu seolah-olah itu balas dendam pilpres dan sebagainya,” kata Arsul lagi.