Indeks Pegawai Kpk

KPK berdalih transaksi Rp300 miliar yang dilaporkan PPATK adalah transaksi yang berhubungan dengan bisnis pribadi Tri Suhartanto.

Firli Bahuri mengklaim lembaganya tidak akan pernah berhenti memberantas kasus korupsi, termasuk juga kepada pegawai KPK.

Pimpinan KPK khawatir apabila praktik pungli terjadi akibat gaji pegawai rutan KPK yang terlalu kecil. 

Dua gugatan terkait TWK di PTUN Jakarta diajukan oleh pemohon Ita Khoiriyah dkk dan Hotman Tambunan dkk.

KPK meminta penambahan anggaran senilai Rp260 miliar untuk menggaji pegawai yang telah beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut KPK, tersebut terbit untuk mendelegitimasi perkom sebelumnya dan mengkontekstualisasikan dengan kondisi kepegawaian KPK saat ini.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa informasi penyelidikan terkait Muktamar NU sebagai hoaks.

57 eks pegawai KPK yang jadi calon ASN Polri akan mengikuti uji kompetensi. Nantinya mereka akan dipetakan sesuai kompetensi.

Meski sudah resmi menyandang sebagai eks KPK, mereka masih tetap berjuang mencari keadilan. Masih terlalu dini untuk menyerah.

Tak hanya soal polemik TWK KPK, Koalisi Masyarakat Sipi Antikorupsi mengingatkan soal sikap Jokowi yang sepakat merevisi UU KPK pada 2019.

KPK telah memberhentikan 58 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan, berikut kronologi lengkapnya.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Wahyu Widada tengah berkoordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB untuk bikin aturan perekrutan.

Polri mengakui telah menjalin komunikasi dengan pegawai KPK yang dipecat.

Pembicaraan alih status 56 pegawai KPK yang dipecat tak melibatkan Presiden Joko Widodo.

Isi surat tersebut meminta Jokowi selaku pimpinan tertinggi ASN segera memulihkan status 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Sikap Jokowi terhadap agenda pemberantasan korupsi sudah terbukti mendukung pelemahan sejak revisi UU KPK.

Aparat gabungan dari Polri, TNI hingga Satpol PP dikirim untuk mengamankan demo di gedung KPK.

Giri Suprapdiono mengatakan tidak mendapatkan pesangon dan dana pensiun setelah diberhentikan dari KPK.

Sejumlah organisasi sipil mengkritik pemberhentian pegawai KPK dengan menghidupkan "kantor darurat pemberantasan korupsi" di gedung KPK lama.