Indeks Pansel Kpk

Jokowi didesak untuk membekukan sementara aktivitas Pansel Capim KPK. Desakan tersebut muncul karena ada kandidat bermasalah di antara 20 capim KPK yang lolos tes profile assessment.

Transparency International Indonesia (TII) menilai Pansel KPK menutup diri karena tidak mendengarkan penilaian yang disampaikan KPK.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai aneh dan menyayangkan sorotan soal profesionalitas Pansel KPK yang baru muncul saat ini.

Anggota pansel capim KPK Al Araf mengatakan, hasil tes kesehatan nanti akan disatukan dengan tahapan uji publik dan wawancara sepanjang 27-29 Agustus 2019.

Anggota Koalisi Kawal Capim KPK, Asfinawati mengatakan anggota pansel Indriyanto Seno Adji, Hendardi Yenti Ganarsih memiliki konflik kepentingan.

Dari 20 nama yang lolos terdapat masih ada nama yang tidak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Koalisi Kawal Capim KPK membuat petisi untuk Jokowi terkait lolosnya nama-nama capim KPK yang dianggap bermasalah.

Aktivis antikorupsi mendesak Jokowi segera mengevaluasi kinerja Pansel Capim KPK. Sebab, kinerja Pansel Capim KPK dinilai bermasalah. 

Di antara 20 nama tersebut, nama beberapa orang yang diduga bermasalah masih ada, seperti Brigjen Firli Bahuri.

Hamdi menyatakan, segala kasus yang melibatkan capim akan disoroti. Ketika dia melakukan kesalahan, psikolog nanti akan memberikan penilaian apakah integritas mereka masih bisa dipertahankan.

Pansel harus menyerahkan 10 nama calon pimpinan KPK ke Presiden Jokowi. 

Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku sudah mengirimkan 40 nama capim KPK yang lolos ke setiap instansi untuk diselidiki rekam jejaknya.

Sejumlah nama yang dianggap bermasalah masih diloloskan pansel, padahal sejak lama, pansel diminta mengecek rekam jejaknya.

Laode Muhammad Syarif dan Alexander Marwata lolos psikotes dalam seleksi Capim KPK periode 2019-2023. Sementara Basaria Panjaitan tidak lolos tahapan seleksi itu.

Ketua pansel capim KPK, Yenti Garnasih menegaskan mereka akan tetap mengumumkan hasil tes psikologi capim KPK sesuai rencana awal, yakni hari ini.

Penolakan Sekretariat Negara terhadap permohonan LBH Jakarta soal salinan Keppres Capim KPK dinilai sebagai bentuk ketidaktransparanan pemerintah Jokowi.

Pansel Capim KPK bersikukuh baru melakukan penelusuran rekam jejak para kandidat usai tahapan tes psikologi dilaksanakan. 

Pukat UGM meminta Pansel berani bersikap tegas untuk mencoret calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan LHKPN. 

Setelah selesai penentuan kandidat lolos seleksi tahap dua, panitia akan menggelar seleksi psikotes untuk para kandidat capim yang lolos.

Pansel capim KPK dinilai mengabaikan poin integritas yang seharusnya dilacak dari rekam jejak para capim, salah satunya  terkait LHKPN.